Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah dua pucuk pimpinan menyampaikan sikap berbeda namun saling melengkapi terkait arah konsolidasi organisasi. Rais Syuriyah PBNU, KH Mohammad Nuh, menegaskan legalitas Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember 2025, sementara Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, mendorong pertemuan rekonsiliatif untuk meredakan friksi yang berkembang.
Nuh menyatakan bahwa pleno telah digelar sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBNU serta Peraturan Perkumpulan PBNU Nomor 10 Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa agenda pleno tidak dapat dibatalkan oleh forum lain, termasuk silaturahmi Mustasyar PBNU yang belakangan menjadi sorotan. “Silaturahmi adalah wadah musyawarah, tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan atau membatalkan keputusan struktural,” kata Nuh.
Menurutnya, syarat kuorum pleno telah terpenuhi dengan kehadiran 55 persen anggota, melampaui batas minimal “50 persen plus satu” yang disyaratkan organisasi. Kehadiran unsur tanfidziyah dan syuriyah yang tidak sepenuhnya lengkap dinilai tidak mengurangi keabsahan rapat karena aturan internal tidak mewajibkan kehadiran penuh. Nuh menekankan bahwa setiap proses, mulai dari undangan hingga mekanisme pengambilan keputusan, telah mengikuti prosedur formal yang mengikat.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, mengambil pendekatan berbeda untuk meredakan ketegangan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan pertemuan dengan pihak yang ia sebut sebagai “Gusahnya”. Ajakan tersebut, yang dimaksudkan untuk membahas sejumlah isu internal termasuk beberapa tawaran yang belum dijelaskan secara rinci, sejauh ini belum mendapatkan respons.
Zulfa menyebut komunikasi dengan berbagai pihak sudah dilakukan, terutama dengan mereka yang memiliki perbedaan pendapat atau terlibat friksi dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan bahwa PBNU tengah mencari formula yang dapat menjadi titik temu dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. “Kami ingin win-win solution bagi semua pihak,” ujarnya.
Sebagai ketua umum baru, Zulfa menempatkan proses mediasi sebagai agenda penting awal masa jabatannya. Ia menyatakan bahwa keberhasilan konsolidasi internal menjadi kunci stabilitas organisasi, terutama setelah sejumlah isu internal menyedot perhatian publik. Ia berharap pertemuan yang diinisiasinya dapat membuka ruang penyelesaian komprehensif atas berbagai ketegangan yang muncul.
Kombinasi sikap Nuh dan Zulfa menggambarkan dua pendekatan dalam tubuh PBNU: penegasan atas legalitas prosedural di satu sisi, dan upaya membangun dialog di sisi lain. Di tengah dinamika yang memanas, sinyal untuk memperkuat mekanisme formal sekaligus membuka ruang mediasi menjadi langkah strategis dalam menjaga soliditas organisasi terbesar di Indonesia ini.
Baca Juga: Kisruh PBNU. Gus Yahya Melawan, Siap Tempuh Jalur Hukum
Editor : Jauhar Yohanis