Jombang — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, menyampaikan sikap terbaru terkait konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Ia mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah karena dinilai telah menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi organisasi.
Pandangan itu ia sampaikan dalam forum silaturahmi jajaran mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu, 6 Desember 2025.
“Melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya", katanya. Menurtnya, jalan terbaik adalah mengembalikan konsesi tersebut kepada pemerintah.
Dari Dukungan Menjadi Evaluasi
Menurut Said, sikap ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap situasi beberapa bulan terakhir.
Ia mengakui sebelumnya mendukung langkah pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU karena dianggap sebagai bentuk penghargaan negara dan peluang memperkuat kemandirian ekonomi jam’iyah.
Namun perkembangan persoalan internal PBNU yang berujung polemik publik membuatnya menilai kebijakan tersebut justru kontraproduktif.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi realitas di lapangan menunjukkan dampak yang berbeda,” kata Ketua Umum PBNU periode 2015–2021 itu.
Menjaga Marwah Organisasi
Said menegaskan, NU memiliki mandat keagamaan dan sosial yang tidak semestinya terseret ke dalam urusan bisnis berisiko tinggi, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan internal.
Ia menyebut setidaknya ada lima dampak yang harus dihindari: polarisasi kader, gangguan independensi organisasi, persepsi negatif publik, gesekan politik, serta hilangnya fokus NU pada agenda pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang menjauhkan kita dari khittah pendirian,” ujarnya.
NU Bisa Maju Tanpa Tambang
Dalam pernyataannya, Said juga menolak anggapan bahwa masa depan NU bergantung pada akses konsesi tambang.
Ia menyebut kekuatan NU justru terletak pada pendidikan, ekonomi warga berbasis komunitas, beasiswa, kesehatan, teknologi layanan umat, dan penguatan tata kelola organisasi.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang,” kata Said. “Kita bisa maju tanpa itu semua, asal pelayanan ke umat diperkuat.” lanjutnya
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi PBNU terkait usulan Said Aqil. Forum Tebuireng sendiri berlangsung tertutup dan masih berproses.(*)
Editor : Jauhar Yohanis