Jakarta- Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dijadwalkan menggelar Rapat Pleno pada 9–10 Desember 2025 di Hotel Sultan, Jakarta.
Agenda ini terdiri dari dua poin penting: penyampaian hasil rapat harian Syuriyah PBNU dan penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Informasi tersebut tercantum dalam surat bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2023 yang dikeluarkan pada 2 Desember 2025. Surat itu ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Mifrtachul Akhyar serta Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir.
Sumber di internal PBNU menyebutkan bahwa dalam daftar undangan lampiran surat tersebut, tidak tercantum nama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Absennya nama Gus Yahya dalam daftar peserta disebut menjadi salah satu poin yang memantik perhatian di internal NU.
Dasar Hukum dan Agenda
Surat undangan menyebutkan rapat pleno tersebut merujuk sejumlah aturan organisasi, di antaranya:
-
Pasal 14 Anggaran Dasar NU
-
Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga NU
-
Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat
-
Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 terkait pemberhentian dan pergantian antarwaktu
-
Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 soal penyelesaian perselisihan internal
-
Peraturan PBNU Nomor 01/X/2023 tentang pelimpahan fungsi jabatan
Surat ini dinilai berkaitan dengan dinamika internal PBNU dalam beberapa pekan terakhir. Dalam pemberitaan sebelumnya, terjadi perbedaan pandangan antara sejumlah pengurus Syuriyah dengan jajaran Tanfidziyah terkait keputusan organisatoris dan komunikasi publik.
Peserta dan Jadwal
Undangan dikirimkan kepada jajaran pengurus pleno, termasuk:
-
Mustasyar PBNU
-
Pengurus Harian Syuriyah
-
A’wan
-
Pengurus Harian Tanfidziyah
-
Ketua Lembaga PBNU
-
Ketua umum badan otonom
Peserta diwajibkan hadir pada 9 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Panitia menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Muhammad Silahuddin, sebagai contact person teknis.
Konteks dan Tensi Internal
Pengamat organisasi NU menilai agenda penetapan Pj Ketua Umum menandai eskalasi internal PBNU. Beberapa kalangan menafsirkan langkah Syuriyah sebagai bentuk respons terhadap dinamika organisasi yang dinilai membutuhkan penataan ulang kewenangan.
Meski begitu, hingga sore ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Gus Yahya maupun Tanfidziyah mengenai surat tersebut.
Tempo masih mencoba menghubungi beberapa tokoh yang masuk dalam undangan untuk memastikan sikap masing-masing.
Rapat pleno ini diperkirakan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan organisasi PBNU ke depan. Apakah rapat ini hanya formalitas pembacaan hasil rapat sebelumnya, atau menjadi titik balik struktur kepemimpinan, masih akan terlihat dalam beberapa hari mendatang. (*)
Baca Juga: NU Solo Raya Desak Tabayun PBNU, Muktamar Luar Biasa Jadi Opsi
Baca Juga: Konflik NU, Forum Sesepuh Minta Segera Lakukan Islah
Editor : Jauhar Yohanis