JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya buka suara di hadapan awak media terkait polemik dugaan aliran dana nonbudgeter yang dikaitkan dengan kasus BUMD.
Usai diperiksa KPK pada 2 Desember 2025, pria yang akrab disapa Kang Emil itu meminta ruang agar dapat menyampaikan klarifikasi secara utuh kepada awak media yang menunggu di pintu keluar Gedung KPK.
Ridwan Kamil mengatakan klarifikasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara. Ia mengaku telah menunggu lama kesempatan untuk meluruskan kabar yang berkembang di publik.
“Saya sangat lega setelah berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam pernyataannya, mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menikmati dana yang menjadi objek perkara yang kini ramai diperbincangkan.
Menurutnya, sebagai gubernur, ia tidak memiliki kewenangan langsung dalam aksi korporasi BUMD. Proses tersebut, kata Emil, sepenuhnya merupakan ranah teknis direksi dan komisaris.
Ia menjelaskan bahwa posisi gubernur hanya akan mengetahui aksi korporasi apabila laporan resmi disampaikan oleh tiga unsur: direksi, komisaris, dan kepala biro BUMD.
Namun, selama menjabat, ia mengklaim tidak pernah menerima laporan terkait langkah yang kini dipersoalkan.
“Kalau ditanya saya tahu atau terlibat, jawabannya tidak. Apalagi menikmati hasilnya,” tegasnya.
Saat ditanya soal isu dana nonbudgeter dan kepemilikan mobil mewah Mercedes-Benz serta motor yang disorot publik, Ridwan Kamil kembali menekankan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pembelian dari dana pribadi, bukan terkait perkara yang sedang berjalan.
Pertanyaan lanjutan dari media kemudian dialihkan kepada tim kuasa hukumnya. Ridwan Kamil meninggalkan lokasi setelah didampingi sejumlah petugas keamanan, sementara wartawan masih mencoba meminta komentar tambahan.
Hingga kini, kasus terkait dugaan dana nonbudgeter BUMD masih terus bergulir, dan publik menunggu perkembangan penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.(*)
Editor : Jauhar Yohanis