Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah isu strategis terkait percepatan pembangunan di Papua, polemik beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri, serta krisis layanan kesehatan di wilayah tersebut. Penjelasan itu disampaikan usai melapor kepada Presiden (24 November 2025) dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam.
Dorong Percepatan Pembangunan Papua
Tito mengatakan Papua kembali menjadi sorotan dalam evaluasi pemerintah. Ia melaporkan perkembangan Komite Percepatan Pembangunan Papua, termasuk tiga kali briefing yang telah dilakukan untuk menyusun langkah akselerasi.
Menurut Tito, percepatan pembangunan di Papua membutuhkan arahan langsung dari Presiden kepada seluruh kepala daerah di wilayah itu. Ia mengusulkan agar Presiden menggelar satu forum khusus yang mempertemukan pimpinan daerah, kementerian, dan lembaga terkait.
“Program percepatan perlu mandat yang kuat. Arahan Presiden akan memberi legitimasi dan memastikan koordinasi lebih solid di tingkat daerah,” kata Tito.
Usulan tersebut, menurutnya, penting untuk memberi kejelasan komando, mempercepat pelaksanaan berbagai program lintas sektor, dan menghilangkan hambatan administratif yang sering muncul dalam birokrasi daerah.
Beasiswa Mahasiswa Papua Diambil Alih LPDP
Tito juga menyoroti masalah tunggakan biaya pendidikan mahasiswa Papua di luar negeri yang kembali mencuat. Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 300 mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Australia.
Namun 56 di antaranya mengalami tunggakan biaya hidup dan kuliah akibat tidak lancarnya pembayaran dari pemerintah daerah Papua dan Papua Pegunungan. Total tunggakan mencapai Rp 37 miliar.
“Ini tidak boleh berlarut-larut. Ini menyangkut masa depan generasi muda Papua,” ujar Tito.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Tito mengusulkan agar masalah pembiayaan mahasiswa itu diambil alih oleh LPDP, demi menjamin kepastian studi mereka. Usulan itu langsung disetujui Presiden.
Tito mengatakan data mahasiswa yang terdampak telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri untuk proses pengalihan beasiswa. Ia berharap langkah ini dapat menghentikan polemik berkepanjangan dan memastikan para mahasiswa dapat kembali fokus pada pendidikan mereka.
Audit Menyeluruh Layanan Kesehatan Papua
Selain isu pendidikan, Tito juga melaporkan perkembangan kasus krisis layanan kesehatan yang muncul di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Presiden, kata Tito, memerintahkan audit menyeluruh untuk memastikan penyebab masalah dan mencegah kejadian serupa terulang.
Tito mengungkapkan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua dan meminta pemerintah daerah turun langsung memberikan bantuan kepada keluarga korban.
Audit internal diminta dilakukan pada seluruh tingkatan layanan, mulai dari rumah sakit provinsi, kabupaten, hingga fasilitas kesehatan swasta. Kementerian Kesehatan dan Kemendagri juga mengirim tim khusus ke Jayapura untuk menelusuri kondisi lapangan.
“Tugas kami memastikan akar masalahnya jelas. Apakah fasilitasnya kurang, tata kelolanya salah, atau ada persoalan regulasi. Semua harus dibedah,” kata Tito.
Ia menegaskan instruksi Presiden sangat jelas: “Jangan sampai terulang lagi.” Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi warga Papua yang menjadi korban akibat kelalaian atau buruknya manajemen layanan kesehatan.
Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Tito menambahkan bahwa sejumlah kementerian terkait—termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri—akan dilibatkan dalam percepatan penanganan berbagai persoalan di Papua. Menurutnya, tantangan di wilayah tersebut bersifat kompleks dan memerlukan penyelesaian lintas sektor.
“Kami ingin semua bergerak serempak. Mulai dari infrastruktur, layanan publik, pendidikan, sampai reformasi tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.(*)
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian : Belanja Daerah Masih Melambat erisiko Hambat Perputaran Ekonomi
Editor : Jauhar Yohanis