Mendagri Tito Karnavian : Belanja Daerah Masih Melambat erisiko Hambat Perputaran Ekonomi
Jauhar Yohanis• Selasa, 25 November 2025 | 14:00 WIB
Tito Karnavian usai dipanggil Presiden 24 November 2025
Jakarta - Menjelang penutup tahun anggaran, pemerintah pusat menyoroti capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah yang dinilai belum seimbang.
Meskipun pendapatan sebagian besar pemerintah daerah menunjukkan performa kuat, belanja justru tertinggal dan berpotensi menghambat perputaran ekonomi di daerah.
Data terbaru yang disampaikan seorang pejabat dalam laporan resmi pada 24 November menunjukkan bahwa dari total 552 daerah—terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten—rata-rata pendapatan daerah telah mencapai 82–83%. Angka ini hanya terpaut sedikit dari target ideal pemerintah, yakni minimal 90% pada akhir tahun.
Namun capaian positif tersebut tidak diimbangi dengan pelaksanaan belanja daerah. Hingga 23 November, tingkat realisasi belanja baru menyentuh 68%, angka yang dinilai terlalu rendah untuk periode akhir tahun.
Demikian disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai dipanggil Presiden di Istana Merdeka 24 November 2023
Belanja Lambat Dinilai Berisiko Hambat Perputaran Ekonomi
Pemerintah menilai lambatnya belanja daerah dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi lokal. Belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak ekonomi, terutama bagi daerah yang belum memiliki kekuatan industri dan investasi swasta yang stabil.
Belanja yang tidak terserap optimal menjelang akhir tahun biasanya berdampak pada:
tertundanya program pembangunan,
rendahnya serapan tenaga kerja,
berkurangnya permintaan barang dan jasa lokal,
serta terhambatnya realisasi kontrak yang telah direncanakan.
“Kalau tidak digenjot, perputaran ekonomi di daerah bisa melemah,” kata Tito.
Deretan Penyebab Belanja Daerah Melambat
Pemerintah mengidentifikasi tiga penyebab utama lambatnya pelaksanaan belanja di berbagai daerah:
1. Kepala Daerah Baru Dilantik 2025
Menurut mantan Kapolri itu, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada Februari 2025. Situasi ini menyebabkan proses penyusunan struktur organisasi—termasuk pemilihan kepala dinas, sekretaris daerah, dan pejabat strategis lain—mengalami perlambatan.
Periode transisi ini dinilai membuat sejumlah keputusan anggaran dan program pembangunan tertunda karena pejabat baru masih menyesuaikan diri dengan struktur birokrasi yang ada.
2. Proses Lelang Pengadaan Terhambat
Faktor kedua adalah proses pengadaan barang dan jasa yang berjalan lebih lambat dari jadwal ideal.
Lelang yang terlambat berdampak langsung pada waktu mulai pengerjaan proyek fisik, pengadaan layanan publik, hingga belanja operasional yang membutuhkan proses penunjukan langsung ataupun tender terbuka.
3. Penahanan Anggaran untuk Akhir Tahun dan Gaji Januari
Sebagian daerah diketahui memilih menahan sebagian anggaran untuk:
pembayaran kontrak yang baru selesai akhir tahun,
serta persiapan pembayaran gaji aparatur pada Januari.
Kondisi ini membuat realisasi belanja terlihat rendah meski sebagian dana sebenarnya sudah dialokasikan untuk kewajiban yang belum jatuh tempo.
Risiko Keterlambatan Transfer Pusat
Mendagri juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus berhati-hati terhadap kemungkinan keterlambatan dana transfer pusat, yang bisa memengaruhi kemampuan mereka membayar kewajiban seperti gaji.
Berbeda dengan kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang langsung dibiayai melalui mekanisme APBN, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan dana mandiri ketika transfer belum turun.
Situasi ini menuntut manajemen kas (cash flow) yang lebih disiplin dan perencanaan keuangan yang matang.
“Kalau transfer pusat terlambat, daerah harus siap. Gaji tidak boleh ditunda,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Belanja Capai 75–80%
Menjelang akhir tahun, pemerintah menargetkan belanja daerah bisa meningkat setidaknya hingga 75–80%. Pemerintah pusat telah meminta kepala daerah, bendahara, dan OPD terkait untuk mempercepat realisasi sesuai aturan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Instruksi percepatan ini sejalan dengan langkah pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah sejumlah tantangan global, seperti kenaikan harga komoditas tertentu dan pelemahan permintaan ekspor. (*)
