DPR Soroti Kualitas BBM Pertamina: Kasus Berulang, Audit Total Didesak
Jauhar Yohanis• Kamis, 20 November 2025 | 17:28 WIB
Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR kembali menyoroti masalah kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina yang dinilai tak kunjung membaik meski sudah empat kali dibahas dalam rapat kerja.
Dalam RDP Dirut Pertamina dan DPR RI, Rabu 19 November 2025, Mufti Anam, menegaskan bahwa persoalan ini telah menimbulkan keresahan luas di masyarakat dan membutuhkan langkah korektif yang tegas dari manajemen Pertamina.
Legislator PDIP itu mngatakan bahwa, evaluasi produk BBM yang disampaikan Pertamina masih ambigu dan tidak menunjukkan arah penyelesaian yang jelas.
Anam juga mengingatkan komitmen awal Direktur Utama Pertamina saat pertama kali menjabat, yang berjanji akan menyelaraskan kebijakan dengan program pemerintah terkait kedaulatan energi serta penyediaan BBM berkualitas dengan harga terjangkau.
Namun, berbagai keluhan masyarakat terhadap mutu BBM terus muncul. Kasus kerusakan kendaraan akibat dugaan BBM tercampur air atau zat lain dilaporkan terjadi di berbagai daerah.
Mulai dari Pertamax hingga Pertalite. Dua kasus terbesar disebut terjadi di Kalimantan Timur dan Surabaya. Dilaporkan, ratusan kendaraan mogok secara bersamaan usai mengisi BBM di SPBU Pertamina.
Kekecewaan publik semakin membesar karena janji Pertamina untuk memberikan kompensasi atas kerusakan kendaraan tak kunjung diwujudkan.
Menurut anggota Komisi VI itu, masyarakat telah menunggu penyelesaian tetapi tidak mendapatkan kejelasan.
Keluhan juga mengalir dari para pengusaha SPBU yang merasa menjadi kambing hitam. Mereka menegaskan tidak memiliki akses untuk mencampur bahan bakar di tangki penyimpanan.
Sehingga tidak logis jika penyebab kerusakan dianggap berasal dari mereka. “Kalau kami mencampur, kami bunuh diri,” kata Anam mengutip kesaksian pengelola SPBU.
Melihat berulangnya kasus dan kebingungan publik terkait sumber persoalan, DPR meminta audit total terhadap rantai pasok BBM Pertamina, dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan itu diminta melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta auditor independen.
Adik Abdullah Azwar Anas itu menegaskan, masalah kualitas BBM tak bisa dianggap sepele. Dalam banyak kasus, kerusakan motor membuat warga tak bisa bekerja. “Ini bukan sekadar soal kendaraan mogok. Ini soal ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, bagi banyak warga, motor adalah aset utama untuk mencari nafkah, dan kerusakannya langsung memukul penghasilan keluarga.
DPR meminta Pertamina mempercepat langkah perbaikan dan memberi jaminan kualitas BBM yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perubahan signifikan, persoalan ini dikhawatirkan akan terus menggerogoti kepercayaan publik terhadap perusahaan energi milik negara itu. (*)
