Ini Profil Arsul Sani, Hakim MK yang Diterpa Isu Ijazah Palsu

Jakarta — Arsul Sani, politikus sekaligus praktisi hukum kawakan, resmi dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. Pelantikannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 P Tahun 2023, yang menetapkan dirinya sebagai pengganti Wahiduddin Adams, hakim Mahkamah Konstitusi yang memasuki masa purnatugas.

Pengajuan Arsul sebagai hakim konstitusi dilakukan oleh DPR RI. Penunjukan itu menandai fase baru dalam perjalanan panjang seorang figur yang selama puluhan tahun berada di persimpangan antara hukum, politik, dan organisasi masyarakat sipil.

Akar Pendidikan dan Awal Aktivisme

Lahir di Pekalongan pada 8 Januari 1964, Arsul tumbuh di keluarga religius. Ayahnya, Kiai Haji Abdullah Fadjari, dikenal sebagai ulama Nahdlatul Ulama. Latar belakang ini membentuk pijakan nilai yang kuat dalam perjalanan hidupnya.

Setelah menempuh pendidikan dasar hingga SMA di kota kelahirannya, Arsul melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1982 dan meraih gelar sarjana hukum pada 1987. Pendidikan lanjutannya membawanya hingga Australia dan Polandia, termasuk studi pada bidang comparative law di University of Technology Sydney serta magister komunikasi korporasi di LSPR Jakarta.

Ia sempat mengejar gelar doktor di Glasgow Caledonian University, namun tidak diselesaikan. Pada 2023, ia kembali masuk dunia akademik dengan menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Collegium Humanum, Polandia.

Karier Hukum yang Panjang

Arsul memulai langkah di bidang hukum sebagai relawan pembela umum di LBH Jakarta pada 1986–1988. Pengalaman itu membawanya ke berbagai firma hukum bergengsi, termasuk Gani Djemat & Partners dan Dunhill Madden Butler di Sydney.

Pada 1997, ia mendirikan firma hukum sendiri yang kini dikenal sebagai SAP Advocates. Ia kemudian dikenal sebagai arbiter dan salah satu figur penting dalam komunitas legal nasional.

Masuk ke Dunia Politik

Karier politik Arsul mulai menguat setelah ia terpilih sebagai anggota DPR RI melalui PPP pada Pemilu 2014. Dua tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PPP, sebuah posisi strategis yang memperkuat pengaruhnya di internal partai.

Ia kembali memenangkan kursinya di DPR pada 2019 dan berperan aktif di Komisi III, yang membidangi penegakan hukum. Arsul juga pernah menjabat sebagai anggota Baleg, BAKN, serta naik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada 2019.

Peran dalam Organisasi dan Kegiatan Sosial

Di luar politik dan hukum, Arsul aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat di HMI, PERADI, ICCA, hingga lembaga-lembaga pendidikan dan sosial seperti Yayasan Asrama Pelajar Islam dan Al-Azhar Rawamangun.

Perannya di Nahdlatul Ulama juga penting, khususnya melalui Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum NU.

Kehidupan Pribadi

Arsul menikah dengan Sukma Violetta, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial. Pasangan ini menikah pada 1992 dan dikaruniai tiga anak.

Langkah Baru di Mahkamah Konstitusi

Dengan rekam jejak panjang di dunia hukum, parlemen, dan organisasi masyarakat, penunjukan Arsul Sani ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu keputusan penting lembaga legislatif dalam mengisi kursi penjaga konstitusi.

Ia kini menghadapi tugas baru — menjaga marwah konstitusi dan memastikan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebuah tanggung jawab yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya.(*)

Baca Juga: Korlantas Polri Gelar Operasi Zebra 2025 Mulai 17 November, Fokus Tertibkan Lalu Lintas Jelang Nataru

Baca Juga: Putusan MK Rentan Langkahi Konstitusi, Begini Tanggapan Ketua DPRD Kota Kediri