Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan tertutup namun penuh muatan penting dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada 13 November 2025 di Kantornya.
Kelompok yang berisi para tokoh senior lintas agama yang selama ini vokal menyuarakan kebutuhan reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Prof. Jimly Asshiddiqie, berlangsung dinamis, penuh gagasan, dan membawa sejumlah catatan krusial bagi masa depan Polri.
GNB, yang dipimpin Sinta Nuriyah, datang dengan 11 tokoh nasional dari berbagai latar belakang. Mereka menegaskan bahwa reformasi kepolisian bukan sekadar kebutuhan institusi, melainkan kepentingan rakyat dalam menjaga kedaulatan sipil.
“Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga demokrasi, bukan menyakiti rakyat,” ujar Sinta dalam pernyataannya.
Para tokoh GNB menyoroti pentingnya memastikan Polri terbebas dari intervensi politik dan bisnis. Menurut mereka, keberpihakan terhadap hukum dan rakyat hanya mungkin terwujud jika institusi kepolisian benar-benar steril dari kepentingan eksternal.
“Kalau tugas mulia polisi tercemar, wajar rakyat mengajukan kritik,” kata salah satu anggota GNB, Komaruddin Hidayat.
Komisi Reformasi Polri yang baru sebulan bekerja mengakui bahwa mereka masih berada pada tahap “belanja masalah”. Rapat-rapat internal dan dialog dengan publik dilakukan untuk menyerap sebanyak mungkin temuan dan keluhan masyarakat.
Pada bulan kedua, komisi akan merumuskan opsi kebijakan, dan bulan ketiga dijadwalkan menyusun laporan rekomendasi final untuk Presiden.
Anggota komisi Oto Hasibuan menegaskan bahwa reformasi kali ini merupakan “kesempatan emas” yang tidak boleh disia-siakan. Ia meminta semua pihak tidak hanya mengajukan masalah, tetapi juga solusi.
“Kami ingin mendapatkan solusi versi masyarakat. Semua akan diverifikasi untuk disampaikan kepada Presiden,” ujarnya.
Komisi juga memastikan bahwa seluruh konsultasi publik nantinya akan dilakukan secara terbuka. Pers, lembaga bantuan hukum, akademisi, hingga kelompok keagamaan akan diundang untuk memberikan masukan dan mengawasi proses reformasi ini.
Transparansi, kata Oto, menjadi kunci membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini tergerus.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hadir di akhir pertemuan menyatakan kesiapan penuh institusinya untuk mengikuti setiap rekomendasi komisi.
Ia menyebut reformasi Polri adalah langkah penting agar kepolisian benar-benar menjadi sahabat masyarakat. “Kami membuka diri untuk kritik dan perbaikan. Semua demi institusi yang melindungi dan dicintai rakyat,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai langkah awal kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi Polri.
Meski jalannya panjang, komitmen bersama kedua belah pihak memberi harapan bahwa momentum perbaikan institusi kepolisian kali ini bukan sekadar wacana.(*)
Editor : Jauhar Yohanis