JP Radad Kediri - Pertanyaan tentang perbedaan gaji antara PPPK Paruh Waktu fresh graduate dan pegawai berpengalaman kini ramai dibicarakan. Banyak tenaga honorer dan calon PPPK penasaran, apakah pengalaman kerja akan berpengaruh pada besaran gaji mereka?
Dilansir dari situs resmi pemerintah menegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu tidak ditentukan oleh latar belakang pendidikan atau lama pengalaman kerja. Artinya, lulusan baru (fresh graduate) dan tenaga berpengalaman bisa saja menerima gaji yang sama jika ditempatkan di wilayah dengan standar penghasilan yang serupa.
Gaji PPPK Paruh Waktu Mengacu pada UMP Daerah
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PANRB, besaran gaji PPPK Paruh Waktu mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah. Selain itu, bagi pegawai yang sebelumnya bekerja sebagai non-ASN, gaji juga bisa disesuaikan dengan pendapatan terakhir sebelum diangkat sebagai PPPK.
Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada kesenjangan upah antar-daerah dan memberikan keadilan bagi semua tenaga kerja paruh waktu yang mengabdi di sektor publik.
Gaji Tidak Berdasarkan Pengalaman, tapi Sesuai Anggaran Daerah
Kendati pengalaman kerja menjadi nilai tambah dalam seleksi administrasi atau penugasan, namun faktor tersebut tidak menjadi dasar penentuan gaji. Besaran penghasilan PPPK Paruh Waktu sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah serta standar UMP yang berlaku.
Sebagai contoh, PPPK Paruh Waktu di DKI Jakarta bisa menerima gaji sekitar Rp5 juta sesuai UMP, sedangkan di Jawa Tengah sekitar Rp2,1 juta. Nominalnya bisa berbeda, tapi bukan karena pengalaman pegawai — melainkan karena perbedaan upah minimum dan alokasi anggaran.
Pemerintah Pastikan Sistem Gaji Lebih Transparan
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berharap sistem penggajian PPPK Paruh Waktu menjadi lebih transparan dan adil. Semua data gaji akan dimasukkan ke dalam sistem kepegawaian nasional (BKN) dan dapat diverifikasi secara digital, sehingga tidak ada lagi kebingungan soal perbedaan nominal antarpegawai.
Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi regulasi agar di masa depan, faktor kompetensi dan pengalaman bisa masuk dalam perhitungan tunjangan kinerja atau insentif tambahan bagi PPPK Paruh Waktu.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira