Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT), di Provinsi Riau. Dari operasi yang berlangsung pada Senin (3/11), sedikitnya sepuluh orang diamankan oleh tim penindakan lembaga antirasuah itu.
“Benar, ada kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini sekitar sepuluh orang diamankan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung KPK. Ia menyebut tim masih berada di lapangan dan proses pemeriksaan masih berlangsung.
Dari sepuluh orang yang diamankan, beberapa di antaranya diduga merupakan penyelenggara negara. KPK belum merinci siapa saja mereka, namun memastikan ada pejabat daerah yang ikut diamankan dalam operasi ini. “Informasi sementara, yang diamankan ada dari pihak penyelenggara negara,” ujarnya.
Sumber di internal KPK menyebut, operasi ini kemungkinan berkaitan dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, termasuk pembangunan flyover dan jembatan di wilayah tersebut. Meski begitu, KPK belum memastikan apakah kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya atau berasal dari pengaduan masyarakat baru.
“Kami akan update apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau case building baru. Tim masih bergerak di lapangan,” kata pria berkacamat itu.
Saat ini, para pihak yang diamankan belum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Rencananya, mereka akan diterbangkan pada Rabu siang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga sebagai barang bukti transaksi suap.
KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai nominal uang yang disita maupun keterlibatan kepala daerah. “Nanti akan kami sampaikan secara lengkap setelah proses pemeriksaan awal selesai,” tuturnya.
Seperti diketahui, Riau bukan kali pertama menjadi sorotan lembaga antikorupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat daerah di provinsi tersebut tersangkut kasus korupsi proyek infrastruktur. KPK menegaskan akan terus menindak praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.(*)
Editor : Jauhar Yohanis