Menteri Keuangan Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI 3 November 2025
JAKARTA – Pemerintah menyatakan optimisme terhadap laju pemulihan ekonomi nasional yang menunjukkan tren positif menjelang akhir tahun. Sejumlah indikator makroekonomi utama mencatat perbaikan signifikan pada September hingga Oktober, yang disebut mencerminkan meningkatnya keyakinan masyarakat dan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Data dari Mandiri Sekuritas menunjukkan Mandiri Spending Index—indikator aktivitas belanja masyarakat—melonjak dari 90,5 pada September menjadi 96,5 pada Oktober. Peningkatan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa daya beli mulai pulih setelah sempat melemah pada pertengahan tahun. “Kita melihat optimisme mulai tumbuh, harapan terhadap ekonomi ke depan semakin baik,” ujar pejabat pemerintah dalam sebuah paparan ekonomi terbaru.
Kenaikan indikator itu diperkuat oleh data Bank Indonesia yang mencatat pertumbuhan penjualan ritel sebesar 5,8 persen pada September. Pemerintah memperkirakan angka tersebut akan meningkat lebih tinggi pada Oktober seiring menguatnya konsumsi rumah tangga. Sementara di sektor manufaktur, Purchasing Managers’ Index (PMI) naik dari kisaran 50 pada September menjadi 51,2 pada Oktober—level yang menandakan ekspansi aktivitas industri.
“Langkah-langkah yang kita ambil mulai dirasakan oleh pelaku ekonomi di lapangan,” katanya. “Sentimen sudah kembali positif, dan yang lebih penting, indikator dunia nyata juga menunjukkan perbaikan.”
Target Pertumbuhan di Atas 5,5 Persen
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun ini mencapai di atas 5,5 persen. Target tersebut sejalan dengan instruksi Presiden agar momentum pemulihan terus dijaga hingga akhir tahun. Bila target ini tercapai, laju ekonomi nasional diproyeksikan mampu menembus kisaran 6 persen pada 2026.
Kebijakan fiskal, menurut pemerintah, tetap akan dijalankan secara hati-hati. Tidak ada rencana ekspansi fiskal besar-besaran dalam waktu dekat. Rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap dijaga di bawah 3 persen. “Kami tidak berencana menaikkan defisit. Fokus kami adalah memastikan dana yang sudah tersedia digunakan secara optimal,” ujar pejabat tersebut.
Salah satu strategi utama adalah mempercepat belanja pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah menilai masih banyak dana yang menganggur di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Saya mendatangi kementerian satu per satu, memastikan program mereka jalan dan anggarannya terserap,” ujarnya. “Kalau uangnya tidak dibelanjakan, ekonomi tidak bergerak.”
Upaya percepatan ini juga menyasar daerah. Pemerintah mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera mengoptimalkan belanja agar sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. “Bukan ingin menyalahkan siapa pun, tapi uang publik harus dipakai untuk kepentingan publik. Kalau dibiarkan mengendap, perekonomian tidak akan terdorong,” katanya.
Dorongan Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Transportasi
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp900 ribu per keluarga selama tiga bulan—setara Rp300 ribu per bulan. Program ini menyasar 35,05 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp31,5 triliun. Hingga akhir Oktober, sekitar 18 triliun rupiah telah disalurkan, sementara sisanya ditargetkan cair sepenuhnya pada November.
“Orang pikir kami dermawan, padahal kami hanya ingin uang yang belum terpakai bisa segera memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. “Lebih baik digunakan untuk konsumsi rakyat daripada menganggur di kas negara.”
Selain BLT, pemerintah menyiapkan insentif tambahan berupa diskon transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru. Total anggaran sebesar Rp0,18 triliun disiapkan untuk subsidi tiket kereta api, angkutan laut, penyeberangan, serta sebagian rute penerbangan domestik. Kebijakan ini diharapkan mendorong mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas pariwisata menjelang akhir tahun.
Pemerintah juga meluncurkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan alokasi anggaran Rp1,37 triliun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta tahap awal yang akan menerima uang saku setara upah minimum, sekitar Rp3,8 juta per bulan. Jumlah peserta rencananya akan ditingkatkan hingga 100 ribu secara bertahap. Program ini diharapkan memperkuat keterampilan kerja generasi muda dan mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor formal.
Reformasi dan Deregulasi untuk Investasi
Selain stimulus konsumsi, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah struktural untuk memperbaiki iklim investasi. Sejumlah deregulasi tengah digodok, termasuk penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi, kemudahan akses permodalan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga menghapus utang bagi 67 ribu pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya restrukturisasi keuangan mikro nasional. Di sisi lain, pemerintah memperkuat peran sovereign wealth fund atau dana investasi strategis berbasis aset BUMN dengan nilai mencapai sekitar US$1 triliun. Dana tersebut akan diarahkan ke sektor-sektor strategis yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang kami lakukan bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga menyiapkan fondasi agar ekonomi tumbuh lebih cepat,” ujar pejabat itu. “Tahun ini kita pastikan momentum pulih, tahun depan kita percepat lagi agar kontribusi sektor riil semakin besar.”
Dengan kombinasi antara belanja fiskal yang efisien, bantuan sosial yang terarah, dan deregulasi yang berpihak pada dunia usaha, pemerintah berharap ekonomi Indonesia memasuki fase pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kalau semua langkah ini berjalan konsisten,” ujarnya optimistis, “pertumbuhan di atas 5,5 persen bukan hanya target, tapi kenyataan yang bisa kita capai.”