Jokowi Bela Kereta Cepat Whoosh, Polemik Utang Makin Melajur

JP Radar Kediri-Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai polemik proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Di tengah perdebatan sengit soal utang dan beban bunga yang menggunung, orang nomor satu di negeri ini memilih menekankan sisi manfaat. Menurut Jokowi, proyek ambisius itu merupakan investasi transportasi massal, bukan bisnis yang harus mengejar laba.

Saat ditemui di Solo, Senin lalu, Jokowi mengingatkan publik mengenai fungsi utama moda transportasi modern: mengurai kemacetan. Klaimnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun. Jika dihitung bersama Tangerang, Bekasi, dan Bandung, nilainya menembus Rp100 triliun setiap tahun. “Kalau orang pindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, kerugian itu bakal mengecil,” ujarnya optimistis.

Meski tampil percaya diri membela proyek yang menjadi salah satu ikon pemerintahannya, Jokowi memilih irit kata saat ditanya soal utang. Apalagi polemik kian panas setelah Menteri Keuangan menolak menanggung beban Whoosh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi hanya menyebut bahwa performa keuangan Whoosh bakal terus membaik seiring naiknya jumlah penumpang, dan meramalkan EBITDA bisa positif dalam waktu dekat.

Nada optimisme itu ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi lapangan.

Dua Usul Penyelamatan dari Dalam Konsorsium

Polemik berawal dari kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terus terjepit. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengusulkan dua skema penyelamatan.

Pertama, pemerintah diminta menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium BUMN. Dengan tambahan modal itu, utang yang menumpuk dapat diringankan.

Skema kedua, lebih drastis. Infrastruktur Whoosh diserahkan kepada negara. KCIC dan Danantara hanya menjadi operator yang mengelola layanan tanpa harus pusing memikirkan kepemilikan aset yang menelan biaya jumbo.

Pilihan ini dianggap mampu membuat operasi Whoosh lebih luwes, seperti pola pada beberapa proyek transportasi massal negara lain.

Menkeu Tolak Pakai APBN

Di sisi lain, Kementerian Keuangan tidak ingin pemerintah tertimpa buntut masalah finansial konsorsium.

Menteri Keuangan Purbaya mengungkap alasan keras menolak suntikan modal baru. Menurutnya, Danantara selaku bagian dari konsorsium BUMN masih memiliki dividen jumbo, sekitar Rp80 triliun setahun. Jumlah itu, katanya, lebih dari cukup untuk menambal kewajiban yang timbul dari proyek Whoosh.

Purbaya menegaskan bahwa proyek ini murni skema business to business (B2B). Pemerintah hanya memberikan dukungan administratif serta regulasi, bukan jaminan uang negara. “Tidak boleh membebani APBN,” begitu peringatannya.

Nada yang sama juga disampaikan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto. “Tidak ada utang pemerintah di situ,” tuturnya. Artinya, urusan utang Whoosh tetap menjadi tanggung jawab konsorsium domestik dan partner dari China.

Pendapatan Whoos Jauh dari Harapan

Di atas kertas, proyek senilai USD 7,27 miliar ini seharusnya mengantar Indonesia memasuki era baru transportasi modern. Namun jalan yang ditempuh justru lebih berkelok dari lintasan Halim–Tegalluar.

Struktur pendanaan Whoosh bertumpu pada pinjaman dari China Development Bank (CDB) yang porsinya mencapai 75 persen dari keseluruhan biaya proyek. Konsekuensinya, bunga pinjaman ikut membengkak seiring waktu. Kini, beban bunga saja menelan hampir Rp2 triliun per tahun.

Di saat yang sama, kinerja keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang mayoritas saham KCIC, makin tergerus. PSBI mencatat kerugian Rp4,2 triliun pada 2024, dan masih tekor Rp1,63 triliun pada semester pertama 2025.

Pendapatan Whoosh belum mampu mengejar laju beban. Selama 2024, hanya 6 juta tiket terjual dengan harga rata-rata Rp250 ribu. Total pemasukan kotor: Rp1,5 triliun. Angka itu jelas tak cukup menutup biaya operasi, apalagi melunasi bunga pinjaman.

Setiap kilometer rel seakan berputar menjadi pengukur beban finansial (*)

Editor : Jauhar Yohanis