JP Radar Kediri - Kabar kurang menggembirakan datang bagi para pekerja bergaji rendah. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600 ribu yang semula dijadwalkan cair pada Oktober 2025 dipastikan batal disalurkan dalam waktu dekat. Pemerintah kini tengah menyiapkan skema bantuan baru sebagai pengganti BSU untuk menjaga daya beli pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa hingga akhir Oktober belum ada keputusan resmi mengenai pencairan BSU lanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi pemerintah terhadap efektivitas dan sasaran program sebelumnya.
Pemerintah menyebut pembatalan BSU Oktober bukan berarti bantuan pekerja berakhir. Saat ini, skema baru tengah dirancang agar lebih tepat sasaran dan menyesuaikan kondisi ekonomi nasional. Bantuan baru tersebut rencananya tetap akan menyasar pekerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat dengan penghasilan rendah.
Baca Juga: 5 Kriteria Pekerja yang Dapat BSU Kemnaker Rp600 Ribu Oktober 2025, Wajib Tahu Sebelum Cek Nama!
Menurut sumber internal di Kemnaker, pemerintah sedang meninjau ulang mekanisme distribusi dan sumber pendanaan agar penyaluran bantuan berikutnya tidak tumpang tindih dengan program lain, seperti BLT, PKH, dan BPNT.
BSU sebelumnya menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah menilai perlu ada pembaruan mekanisme agar bantuan bisa menjangkau lebih banyak pekerja secara efisien dan berkeadilan.
Sebelumnya, sempat beredar luas kabar bahwa bsu Rp600 ribu akan kembali dicairkan pada Oktober 2025. Namun, pemerintah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Kemnaker meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pesan berantai atau tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU.
“Jika ada yang menghubungi dan menjanjikan bisa mempercepat pencairan BSU dengan imbalan uang, itu sudah pasti penipuan. Saat ini belum ada program BSU baru yang disetujui,” demikian penegasan dari pihak Kemnaker.
Untuk memastikan keaslian informasi, masyarakat disarankan hanya mengakses situs resmi pemerintah di kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berdasarkan hasil evaluasi, BSU yang berjalan pada semester pertama 2025 telah menyalurkan dana kepada jutaan pekerja di berbagai sektor. Namun, masih ditemukan beberapa kendala di lapangan, terutama dalam hal validasi data penerima, sinkronisasi NIK, dan overlapping dengan program bantuan lain.
Karena itu, pemerintah berencana untuk menggabungkan data penerima bantuan pekerja dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan database BPJS Ketenagakerjaan agar program selanjutnya lebih akurat.
Baca Juga: BSU Oktober 2025 Belum Cair? Begini Cara Cek Status dan Tips Agar Proses Lancar!
Program pengganti BSU ini disebut akan memiliki mekanisme baru, dengan kemungkinan nilai bantuan dan sasaran yang berbeda dari BSU sebelumnya. Detailnya akan diumumkan setelah pembahasan anggaran selesai dilakukan.
Meskipun BSU Oktober 2025 tidak cair, pemerintah memastikan bahwa dukungan untuk pekerja tidak akan dihentikan.
Bantuan baru akan tetap diberikan, hanya saja dengan format yang lebih efisien dan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.
Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran ulang selama data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih aktif dan valid. Sistem penyaluran nantinya akan tetap dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima, seperti pada BSU sebelumnya.
Batalnya pencairan BSU Rp600 ribu pada Oktober 2025 menjadi kabar yang mengecewakan bagi sebagian pekerja. Namun, pemerintah memastikan bahwa skema bantuan baru sudah disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Baca Juga: PHK Oktober 2025? Jangan Panik! Cek Sekarang, BSU Rp600 Ribu Masih Bisa Cair ke Rekeningmu
Masyarakat diminta tetap tenang dan memantau pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah berkomitmen agar bantuan kepada pekerja bergaji rendah tetap berlanjut tanpa potongan dan tanpa pungutan biaya apa pun.
Dengan reformasi program bantuan ini, diharapkan penyaluran bantuan ke depan bisa lebih tepat sasaran dan membantu mendorong daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi tahun 2025.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira