Menteri Keuangan menegaskan tindakan tegas terhadap oknum Bea Cukai yang kedapatan nongkrong di Starbucks memakai seragam dinas sambil membicarakan bisnis ilegal. Dalam forum aduan publik, masyarakat juga mengungkap dugaan pemerasan terhadap importir, penjualan pita cukai rokok ilegal, serta pembiaran peredaran rokok tanpa cukai oleh aparat di daerah. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menindak para cukong dan membenahi perilaku birokrasi yang dinilai masih kebal aturan.
JP Radar Kediri – Menteri Keuangan kembali melontarkan kritik keras kepada aparat di bawahnya yang dinilai abai terhadap etika dan tugas pengawasan. Dalam sebuah forum yang menampung aduan publik, sang menteri mengungkap temuan pegawai Bea Cukai yang kedapatan nongkrong di gerai kopi sambil mengenakan seragam resmi. Mereka disebut mengobrol soal urusan bisnis dan pengamanan aset, jauh dari kegiatan penegakan hukum yang semestinya dilakukan.
“Kalau masih ada yang seperti itu Senin depan, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya,” ujar Menteri dalam forum tersebut. Ia menilai tindakan itu mencoreng nama institusi sekaligus menunjukkan mereka tak peduli terhadap perbaikan yang selama ini digalakkan.
Dalam kesempatan itu, beberapa warga dan pengusaha menyampaikan dugaan pelanggaran lain di sektor kepabeanan dan cukai. Di Madura, misalnya, disebut terjadi praktik jual beli pita cukai rokok yang kemudian dipakai ulang berbagai merek ilegal. Kondisi itu dinilai menyebabkan bocornya potensi penerimaan negara.
Ada pula pengusaha yang mengeluhkan praktik pemerasan melalui pemeriksaan dokumen dan fisik barang impor yang berbelit-belit. Pemeriksaan bisa berhari-hari hingga berminggu-minggu, sementara pengusaha tak berani menggugat karena barang mereka bisa terus tertahan. “Ini namanya diktator,” ujar pelapor dalam forum yang sama.
Di Kepulauan Riau, keluhan datang terkait maraknya rokok tanpa pita cukai. Pegawai Bea Cukai disebut lebih sering merazia warung kecil daripada menindak distributor besar yang mengendalikan peredarannya. “Seperti pembiaran,” kata seorang warga Karimun.
Menteri menegaskan tengah membentuk tim khusus lintas instansi untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Ia juga mengakui tantangan membenahi perilaku birokrasi yang dinilai tidak pernah berubah meski berganti kepemimpinan.
“Kami cuma punya empat sampai lima tahun. Setelah itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka berpikir ganti menteri, selesai,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat terus menyuplai informasi agar proses bersih-bersih berjalan. “Jangan ragu lapor. Ini tidak main-main,” katanya.
Editor : Jauhar Yohanis