Pernyataan Menteri Keuangan menegaskan satu hal: pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, belum mengambil bagian dalam rencana menjadikan Bali sebagai pusat keuangan berbasis konsep family office. Isu ini belakangan ramai diperbincangkan seiring munculnya wacana pengembangan ekosistem investasi di Pulau Dewata, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari sisi fiskal maupun regulasi.
Kepada wartawan, sang Menteri menyebut dirinya sudah mendengar isu tersebut cukup lama. Namun, ia menegaskan tidak ada pembicaraan resmi atau koordinasi yang melibatkan kementeriannya. “Kalau memang bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” ujarnya di Kantor DJP (13/10). Ia menambahkan, pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran untuk mendukung inisiatif tersebut.
Nada tegas sang Menteri juga menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam menjaga arah kebijakan fiskal. “Saya fokus pada alokasi anggaran yang tepat, pelaksanaan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada yang bocor,” ujarnya. Dengan kata lain, prioritas kementerian tetap pada menjaga disiplin anggaran dan efektivitas penggunaan dana publik.
Konsep family office sendiri, yang populer di negara-negara seperti Singapura dan Swiss, mengacu pada lembaga pengelolaan kekayaan pribadi atau keluarga besar dengan layanan investasi, pajak, hingga perencanaan warisan. Indonesia belakangan mulai melirik model ini untuk menarik arus modal dan profesional keuangan global. Namun, sang Menteri mengaku belum memahami detail konsep yang diusulkan untuk diterapkan di Indonesia. “Saya belum pernah lihat seperti apa konsepnya, jadi saya belum bisa menjawab,” katanya.
Sikap hati-hati itu mencerminkan pendekatan realistis pemerintah terhadap ide-ide baru yang berkaitan dengan keuangan nasional. Di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal dan pengawasan belanja negara, Kementerian Keuangan tampak enggan terburu-buru mendukung proyek yang belum memiliki kerangka jelas.
Bagi sebagian pihak, pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa inisiatif family office di Bali masih berada di tahap gagasan. Belum ada desain kebijakan maupun dukungan formal dari kementerian kunci yang mengatur arus uang negara.
Namun, di sisi lain, keterbukaan Menkeu untuk “mendoakan” proyek tersebut bisa dibaca sebagai sikap netral—tidak menolak, tapi juga belum mengiyakan. “Kalau mau, saya doain lah,” ucapnya sembari tersenyum.(*)
Editor : Jauhar Yohanis