JP Radar Kediri- Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Urusan Haji Prof Muhadjir Effendy menyoroti berhentinya operasional Bandara Dhoho Kediri. Menurutnya, hal tersebut harus segera ditangani. Agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Terutama bagi investor serta masyarakat sekitar.
Muhajir menyampaikan hal itu ketika menghadiri Milad ke-59 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kediri, Jumat (10/10). Dalam kesempatan itu Muhadjir menegaskan, bandara yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah itu tidak seharusnya dibiarkan mati suri.
Dia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah bersama seluruh pihak terkait. Agar bisa menghidupkan kembali bandara yang sebenarnya mampu bertaraf internasional itu. Langkah itu bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor agar keberadaan bandara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Saya termasuk yang menyayangkan ya, ini mestinya harus segera dikoordinasikan. Karena itu investasinya juga pasti sudah triliunan (rupiah). Apalagi itu pihak swasta. Tidak mudah lho merangsang pihak swasta untuk melakukan investasi besar-besaran. Tentu saja investor juga berharap dia mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat Kediri juga ingin menikmati limpahan efek ekonomi dari bandara itu,” ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Malang periode 2000–2016 itu.
Dia menjelaskan, Bandara Dhoho memiliki keunggulan teknis yang jarang dimiliki bandara lain di Jawa Timur. Lokasinya strategis, dan runway-nya termasuk paling ideal untuk penerbangan besar. Bahkan, panjang landasan pacu bandara tersebut memungkinkan pesawat berbadan lebar untuk mendarat dengan aman.
“Runway-nya bagus, bahkan lebih panjang dari bandara (Juanda) Surabaya. Karena itu kemarin sudah kami pertimbangkan untuk menjadi hub untuk jemaah haji dan umrah,” jelasnya.
Sebagai penasihat khusus Presiden dalam urusan haji, Muhadjir juga terus mendorong agar Bandara Dhoho bisa dimanfaatkan untuk pemberangkatan jemaah haji dan umrah. Dengan posisi geografis yang strategis di wilayah selatan Jawa Timur, bandara tersebut dinilai dapat mengurai kepadatan Bandara Juanda. Sekaligus memudahkan calon jemaah dari daerah sekitar Kediri seperti Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Jokowi–Jusuf Kalla itu menilai, langkah yang paling mendesak adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, investor, maskapai penerbangan, dan pelaku usaha di sekitar sini supaya operasi bandara bisa menopang ekonomi daerah,” ucapnya.
Muhadjir menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, banyak peluang ekonomi yang akan hilang. Pemanfaatan bandara yang tidak maksimal bukan hanya membuat perputaran ekonomi terhambat. Juga menghambat percepatan pembangunan kawasan selatan Jawa Timur.
“Pasti banyak peluang yang terbuang dengan pemanfaatan bandara yang tidak maksimal. Return-nya juga tidak cepat seperti yang diharapkan pihak investor,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi–Ma’ruf itu.
Terpisah, General Manager PT Angkasa Pura (AP) 1 Bandara Dhoho Kediri Rahmat Yoni Saputra mengatakan, pihaknya terus melakukan proses pemenuhan pesyaratan penerbangan internasional di Bandara Dhoho.
"Proses pemenuhan persyaratan Bandar Udara Kediri sebagai bandar udara internasional saat ini berjalan dengan baik," jelasnya.
Menurutnya, PT Angkasa Pura Indonesia juga terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak otoritas dan stakeholder terkait untuk pemenuhan sarana pendukung penerbangan internasional di Bandara Dhoho. Menurutnya secara umum spesifikasi Bandara Dhoho juga sudah siap untuk penerbangan internasional
"Adapun Bandar Udara Kediri secara spesifikasi fasilitas sudah siap untuk melayani penerbangan haji dan umrah," jelasnya. (sad/fud)
Editor : Mahfud