JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat tinggi negara di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam keterangannya, Teddy menyebut rapat kali ini fokus membahas ekosistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk langkah penguatan sektor keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat juga menyinggung program strategis pemerintahan serta kondisi terkini yang tengah berkembang di bidang ekonomi dan kebijakan fiskal.
Bahas Stabilitas Keuangan Nasional
Dalam unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, rapat tersebut tampak dihadiri oleh dua Wakil Menteri Keuangan, yaitu Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Turut hadir Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Anggota Komisioner OJK Mirza Adityaswara, yang membahas upaya menjaga stabilitas keuangan nasional, integritas sistem perbankan, serta pengawasan terhadap potensi transaksi keuangan mencurigakan.
Pertemuan tersebut disebut menjadi bagian dari agenda lintas lembaga untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, regulator keuangan, dan parlemen dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah tekanan global.
Isu Transfer ke Daerah (TKD) Ikut Dibahas
Sebelumnya, Teddy juga menghadiri rapat pada Rabu (8/10/2025) di kompleks DPR RI bersama Dasco, Purbaya, Tito Karnavian, serta sejumlah pimpinan komisi DPR seperti Habiburokhman dan Budisatrio Djiwandono.
Rapat itu membahas isu-isu politik, ekonomi, dan keamanan, termasuk polemik terkini soal pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikeluhkan sejumlah kepala daerah.
Meski demikian, hingga kini DPR dan pemerintah belum mencapai kesimpulan terkait kebijakan tersebut dan akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya.
Perkuat Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Koordinasi antara eksekutif dan legislatif ini disebut penting untuk menyatukan langkah kebijakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga keuangan, serta otoritas pengawasan, rapat ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan publik.