JP Radar Kediri- Suasana ruang rapat di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa pagi itu, mendadak riuh. Para gubernur, bupati, dan wali kota berkumpul, bersuara lantang mengungkapkan kegelisahan mereka. Tak biasanya, suara keluhan terdengar begitu tajam—semua tertuju pada satu kebijakan pemerintah pusat: pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026.
Potongan anggaran, yang menurut sebagian kepala daerah “tidak adil dan membebani”, menimbulkan kekhawatiran besar. Mualem, Gubernur Aceh, tak menahan kritik. “Untuk Aceh, pemotongannya mencapai 25 persen. Ada juga daerah lain yang sampai 30 sampai 35 persen,” ujarnya merinci dampak yang diterima daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
Di sudut lain ruangan, Sherly Tjoandra, Gubernur Maluku Utara, menyoroti masifnya penurunan transfer dana: dari Rp10 triliun tahun 2025 kini hanya tersisa Rp6,7 triliun. “Potongan terbesar ada di Dana Bagi Hasil (DBH), mencapai 60 persen. Dana yang tersisa hanya cukup untuk belanja rutin. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan, hampir tidak ada ruang lagi,” kata Sherly.
Keluhan serupa bergema dari berbagai kota dan provinsi. Ketakutan terbesar mereka, kebutuhan pembayaran gaji ASN, P3K, hingga proyek strategis yang telah dijanjikan ke masyarakat, terancam “gagal bayar”.
Purbaya Menjawab: Antara Realitas Fiskal dan Harapan Daerah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai “pemungkas” keluhan, tampak tenang menanggapi gelombang protes. Kebijakan pemotongan TKD, kata Purbaya, terpaksa diambil demi menjaga keberlanjutan fiskal nasional. “Kalau semua orang dipotong ya pasti tidak setuju, itu normal. Tapi kita lihat dulu kondisi ruang fiskal kita seperti apa,” ujarnya.
Menurut Purbaya, beberapa dana yang biasanya masuk langsung ke daerah kini dialihkan ke kementerian dan lembaga. Dana itu nanti kembali ke daerah lewat program prioritas, meski proses pencairan lebih panjang. “Kami ingin pastikan anggaran digunakan tepat sasaran,” ujar Menkeu.
Namun, kepala daerah punya argumen lain. Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya dukungan fiskal bagi pelaksanaan Program Astacita Presiden. Ia bicara tentang APBD yang menyusut hingga Rp1,2 triliun, DBH yang turun sampai 45 persen, dan ruang fiskal yang kian sempit. “Alokasi anggaran cukup menentukan keberhasilan program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Anwar.
Di balik ketegangan itu, tersirat harapan agar pemerintah pusat memberi kepercayaan lebih bagi daerah mengelola keuangan. “Kalau daerah diberi keleluasaan fiskal, pelaksanaan visi para kepala daerah otomatis mendukung Astacita Presiden,” ujar Anwar.
Efisiensi, Serapan, dan Ancaman Dana Mengendap
Purbaya, tak ingin terlihat kaku, turut membahas penyerapan anggaran di daerah. Ia menuturkan, pemerintah pusat tak segan menarik kembali dana yang terlalu lama ‘mengendap’ di kas daerah. “Kalau uangnya tidak digunakan, ya kita ambil dan alihkan ke program lain yang lebih siap,” ucapnya.
Penempatan dana pemerintah di sejumlah bank daerah seperti Bank DKI dan Bank Jatim, menurut Purbaya, semata strategi fiskal untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif.
Janji Evaluasi di Tengah Harapan
Rapat pun ditutup dengan janji dari Menkeu: evaluasi kebijakan TKD pada pertengahan 2026. Bila indikator ekonomi nasional membaik, pemerintah pusat berjanji akan mengembalikan alokasi dana ke daerah. “Kalau ekonomi tumbuh baik, pajak tidak bocor, tentu kita akan naikkan kembali. Tapi semua harus realistis,” ucap Purbaya.
Para kepala daerah hanya bisa menggantung harapan pada janji itu. Mereka sadar, komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah adalah kunci. Satu suara mereka: jangan biarkan roda pemerintahan berhenti karena dana tidak turun.
Editor : Jauhar Yohanis