JP Radar Kediri – Menko Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Pertemuan tersebut membahas insiden luar biasa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat tersebut dihadiri antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Kepala Staf Kepresidenan M Qodari.
Kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di beberapa daerah membuat Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dianggap sekadar angka statistik, melainkan menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa. “Ini soal masa depan anak-anak Indonesia,” tegas Prabowo melalui arahan kepada BGN.
SPPG Bermasalah Ditutup
Dalam rapat tersebut diputuskan Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara hingga selesai evaluasi dan investigasi. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, sejak Januari hingga September 2025 sudah terbentuk lebih dari 9.600 SPPG. Namun, peningkatan cepat ini diiringi lonjakan kasus keracunan. Jika Januari–Juli tercatat 24 kasus, maka dalam dua bulan terakhir melonjak menjadi 47 kasus.
“Banyak SPPG baru yang belum berpengalaman. Padahal SOP sudah jelas, misalnya memasak tidak boleh lebih awal dari jam 04.30 dan pengiriman maksimal empat jam. Tapi di lapangan ada yang melanggar,” ungkap Dadan.
Arahan Presiden: Profesional dan Higienis
Prabowo memberi sejumlah instruksi penting. Pertama, SPPG baru dibatasi maksimal 1.000 penerima manfaat sebelum terbukti mampu meningkatkan kapasitas. Kedua, seluruh SPPG diwajibkan menggunakan juru masak profesional. Ketiga, setiap dapur harus dilengkapi alat sterilisasi dan melakukan rapid test makanan sebelum distribusi.
Selain itu, kualitas air juga diperhatikan. Presiden meminta setiap dapur menggunakan air galon atau penyaring khusus agar standar higienis terjamin.
Wajib Sertifikasi
Seluruh SPPG diwajibkan memiliki sertifikasi higienis SLHS dan keamanan pangan HACCP. Panduan sertifikasi ini disusun lintas kementerian, termasuk Kemenkes dan BPOM. Tujuannya agar program MBG tetap terjaga kualitas dan keamanannya di seluruh daerah.
Peningkatan Gizi
Prabowo juga meminta menu MBG ditingkatkan. Ia ingin setiap porsi memiliki dua sumber protein dengan memanfaatkan potensi lokal. Komposisi gizi akan disusun ahli gizi daerah agar sesuai kebutuhan anak-anak sekaligus mendukung kearifan lokal.
Libatkan Sekolah dan Orang Tua
Evaluasi berkala juga melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan komite orang tua. Menurut Dadan, Presiden mendukung penuh partisipasi masyarakat agar pengawasan program lebih efektif.
“Kalau ada SPPG nakal, pasti kami tutup hingga mereka bisa memperbaiki kualitas dan mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.
Editor : Jauhar Yohanis