JP Radar Kediri - Isu kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan pada Oktober 2025 kembali ramai diperbincangkan. Bahkan, sempat beredar klaim bahwa gaji pensiunan akan naik hingga 18–20 persen sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Namun, setelah ditelusuri, kabar tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Isu Kenaikan Gaji 18–20 Persen
Belakangan, publik dibuat heboh dengan informasi bahwa pemerintah akan menaikkan gaji pensiunan PNS hingga 18–20 persen mulai Oktober 2025. Kabar itu memicu harapan baru bagi para pensiunan yang menanti tambahan penghasilan di tengah naiknya kebutuhan hidup.
Namun, faktanya hingga kini, pemerintah belum merilis regulasi resmi terkait persentase kenaikan tersebut. Perpres 79/2025 memang menyinggung soal pemutakhiran sistem ASN, termasuk gaji dan pensiun, tetapi tidak mencantumkan angka pasti kenaikan.
Baca Juga: Tabel Gaji Pensiunan PNS Terbaru Oktober 2025, Cek Nominal Lengkap per Golongan
Klarifikasi dari Taspen
PT Taspen, sebagai badan yang mengelola pembayaran pensiun PNS, menegaskan bahwa rumor kenaikan 18–20 persen masih sebatas spekulasi. Hingga saat ini, Taspen hanya menyalurkan pembayaran pensiun sesuai ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum pencairan.
Taspen juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar simpang siur. Keputusan resmi terkait besaran kenaikan pensiun tetap menunggu pengumuman pemerintah pusat.
Pertimbangan Anggaran
Di sisi lain, sejumlah analis menilai wajar jika pemerintah masih menahan keputusan kenaikan gaji pensiunan. Beban anggaran negara cukup besar, terutama setelah adanya program baru yang menyedot pembiayaan. Jika kenaikan pensiun jadi direalisasikan, tentu pemerintah harus menyesuaikan kemampuan fiskal agar tidak membebani APBN.
Baca Juga: Gaji PNS, TNI-Polri, dan Guru Diprediksi Naik Lagi di 2026, Ini Simulasi Besarannya
Dengan demikian, klaim bahwa gaji pensiunan PNS naik 18–20 persen mulai Oktober 2025 belum benar adanya. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari pemerintah, baik melalui Peraturan Pemerintah baru maupun pengumuman langsung dari Kementerian Keuangan dan PT Taspen.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira