JP Radar Kediri - Polemik soal tunjangan rumah anggota DPR akhirnya mendapat titik terang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kekeliruan DPR dalam mengelola tunjangan yang selama ini menuai kritik publik.
Permintaan maaf itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
“Selaku pimpinan kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sudah menjadi amanat masyarakat,” ujar Dasco di hadapan para mahasiswa.
Menurutnya, ucapan maaf tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada tindak lanjut. Karena itu, DPR akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap fasilitas dan tunjangan anggota dewan, termasuk yang paling disorot publik, yakni tunjangan perumahan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan sudah diputuskan. Khusus tunjangan rumah, per 30 Agustus 2025 resmi dihentikan,” tegas Dasco yang disambut tepuk tangan para peserta audiensi.
Selain itu, ia juga mengumumkan adanya moratorium perjalanan dinas luar negeri bagi anggota DPR. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar anggaran bisa lebih efisien dan tidak menimbulkan kesan pemborosan. Untuk kunjungan kerja dalam negeri, Dasco memastikan akan dilakukan secara selektif dan lebih hemat biaya.
“Reformasi DPR ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani, agar lembaga ini bisa lebih baik, transparan, dan dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bukti bahwa pimpinan dewan mulai membuka ruang dialog dengan mahasiswa terkait berbagai isu yang belakangan ramai diperdebatkan.
Audiensi tersebut juga dihadiri berbagai organisasi mahasiswa besar. Di antaranya GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU se-Nusantara, hingga BEM dari kampus-kampus ternama seperti UI, UPNVJ, dan Universitas Trisakti.
Mahasiswa yang hadir menegaskan bahwa kritik mereka bukan sekadar menolak tunjangan rumah, tetapi lebih luas: mendesak DPR melakukan reformasi menyeluruh dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami ingin DPR bukan hanya minta maaf, tapi menunjukkan bukti nyata bahwa reformasi dijalankan. Jangan hanya janji,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa.
Polemik tunjangan rumah ini sebelumnya memang menjadi sorotan publik. Banyak kalangan menilai fasilitas itu terlalu berlebihan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Keputusan DPR menghentikan tunjangan tersebut dinilai bisa menjadi awal langkah positif untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
Dengan adanya moratorium perjalanan dinas luar negeri dan penghentian tunjangan rumah, masyarakat kini menunggu konsistensi DPR dalam menjalankan reformasi kelembagaan. Publik berharap lembaga legislatif benar-benar berubah ke arah yang lebih transparan, sederhana, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira