JP Radar Kediri - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam gelombang aksi protes di Indonesia yang menewaskan 6 orang.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) mendesak penyelidikan yang menyeluruh terkait cara aparat menangani serangkaian demonstrasi yang berlangsung di Indonesia.
Hal ini disampaikan juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, dalam keterangan resminya pada 1 September 2025.
“Kami mengikuti secara dekat rangkaian kekerasan di Indonesia terkait aksi protes nasional atas tunjangan DPR, kebijakan penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” kata Ravina.
Baca Juga: Alasan Prabowo Naikkan Pangkat Anggota Polri yang Jadi Korban Kericuhan Demo
Untuk itu ia menekankan pentingnya dialog untuk merespons keresahan publik.
Disamping itu semua aparat keamanan, termasuk militer jika dilibatkan dalam tugas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana diatur dalam standar internasional.
“Pemerintah harus menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga ketertiban sesuai norma internasional,” ucapnya.
PBB juga menyoroti pentingnya peran media dalam meliput secara bebas dan independen tanpa ada tekanan.
Aksi protes awalnya berlangsung damai, namun berubah ricuh setelah beredar rekaman video yang menunjukkan satuan elite kepolisian paramiliter menabrak seorang kurir pada 28 Agustus malam.
Gelombang aksi kemudian meluas dari Jakarta ke berbagai kota besar lainnya. Kerusuhan kali ini disebut sebagai yang terparah sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun lalu.
Tak hanya PBB, Parlemen ASEAN juga kecam kekerasan insiden Brimob yang melindas Affan Kurniawan dan penggunaan gas air mata saat menghadapi demonstran.
Dalam rilis tersebut, APHR menyebut kematian Affan menunjukkan betapa besar dampak kemanusiaan dari penggunaan kekerasan sebagai respons awal terhadap kerusuhan sipil.
Editor : Shinta Nurma Ababil