JP Radar Kediri – Hari ini Selasa, 2 September 2025, aksi demonstrasi masih digelar di beberapa wilayah.
Diketahui sebanyak tujuh elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Selasa (2/9/2025).
Aksi serentak itu membawa isu beragam, mulai dari energi, transparansi dana, hingga polemik pendidikan.
Namun beredar informasi rencana aksi unjuk rasa yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akhirnya batal digelar.
Baca Juga: Demo Hari Ini 2 September 2025, Lanjutan Aksi Indonesia Cemas Jadi Digelar BEM SI atau Batal?
Keputusan ini diambil mendadak, hanya beberapa jam sebelum massa dijadwalkan turun ke jalan.
Koordinator Pusat BEM SI menjelaskan, pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan dinamika terakhir di lapangan serta komunikasi dengan berbagai pihak.
Salah satu alasan kuat, munculnya informasi yang berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menunggangi aksi mahasiswa.
Selain itu, BEM SI juga menilai beberapa tuntutan mereka telah mulai ditindaklanjuti pemerintah.
Kondisi inilah yang membuat konsolidasi internal memutuskan pembatalan aksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Baca Juga: Full Senyum! Ini Nominal Gaji Pensiunan PNS bulan September 2025 sesuai PP Terbaru
Lokasi Demo 2 September 2025
Titik demo terjadi di beberapa tempat, diantaranya: kawasan monas, Bank Indonesia, Kementerian Dikti Saintek, Tanah Abang, Kantor PT Pegadaian, Senen.
Tuntutan Demo 2 September 2025
- Menolak upaya manipulasi maupun politisasi sejarah demi kepentingan segelintir elit.
- Mendesak agar pembahasan RUU dikaji ulang, terutama pasal-pasal yang dinilai bermasalah, dengan melibatkan publik secara luas, serta menunda pengesahan hingga isu kontroversial terselesaikan (di antaranya Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
- Menuntut transparansi pemerintah dalam menyampaikan isi perjanjian bilateral guna menjaga kepentingan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat diplomasi agar terwujud kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
- Meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin tambang, melibatkan masyarakat adat, menjamin pembagian hasil yang setara, serta menindak tegas praktik penambangan ilegal.
Baca Juga: Yes! Bansos PKH dan BPNT September Cair Hingga Rp1,2 Juta Jika Dapat Tambahan Bantuan Ini
- Menolak pembangunan lima batalion baru di Aceh serta menuntut keterbukaan data mengenai jumlah tentara organik yang ditempatkan, sesuai kesepakatan dalam MoU Helsinki.
- Menolak kegiatan yang dianggap mendorong perilaku LGBT, serta menuntut pemerintah segera menyusun regulasi dan sanksi yang dinilai sejalan dengan nilai agama serta budaya bangsa.
- Menolak pendirian pengadilan militer maupun fasilitas serupa di Universitas Riau dan kampus lainnya.
- Menolak keberadaan UU TNI, sekaligus menentang tindakan intimidasi maupun represi terhadap warga sipil.
- Mendesak DPR, pemerintah, dan aparat agar menjamin kebebasan serta transparansi proses hukum bagi aktivis yang masih berstatus tersangka.
- Menolak dwifungsi jabatan sipil dan militer yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi.
- Mendesak agar DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil