JP Radar Kediri - Polemik wakil rakyat belum juga mereda. Di tengah sorotan tajam publik, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan fakta yang membuat banyak pihak terkejut.
Menurutnya, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tetap berhak menerima gaji bulanan seperti biasa.
“Kalau dari sisi teknis itu, ya tetap terima gaji. Pelaksanaan anggaran dilakukan lembaga terkait, jadi Banggar sudah tidak membahas lagi,” tegas Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (1/9).
Said menambahkan, aturan di DPR maupun Undang-Undang MD3 sama sekali tidak mengenal istilah nonaktif.
Artinya, secara hukum mereka masih sah sebagai anggota DPR. Meski begitu, ia tetap menghormati langkah partai politik yang menonaktifkan kadernya sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap desakan publik.
Baca Juga: Susul Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach! PAN Nonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio per 1 September 2025
Di sisi lain, Said mengingatkan pentingnya empati di tengah krisis kepercayaan masyarakat.
Salah satunya soal fasilitas mewah anggota DPR, khususnya tunjangan perumahan. Ia menilai fasilitas itu perlu ditinjau ulang demi menumbuhkan simpati publik.
“Agar tata kelola DPR lebih sempurna, sebaiknya BURT segera menindaklanjuti arahan pimpinan dewan terkait hal ini,” jelasnya.
Seperti diketahui, sejumlah parpol belakangan menonaktifkan anggotanya dari kursi parlemen.
Di antaranya Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, hingga Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar.
Namun keputusan itu tak menyurutkan amarah rakyat. Sejumlah rumah pejabat justru menjadi sasaran amuk massa.
Baca Juga: Barang Jarahan dari Rumah Sri Mulyani Mulai Dikembalikan, Ada Mobil Mainan hingga Panci
Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dirusak dan dijarah, mulai dari barang elektronik hingga mobil mewah.
Begitu juga kediaman Eko Patrio dan Uya Kuya, yang tak luput dari serangan warga. Bahkan, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro pun mengalami hal serupa.
Gelombang penolakan masyarakat ini berawal dari pernyataan kontroversial sejumlah legislator, salah satunya Ahmad Sahroni yang menyebut pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapan itu dianggap merendahkan rakyat dan memicu kemarahan yang meluas.
Kini, meski status politik mereka digantung oleh partai, publik tetap menyoroti fakta bahwa gaji dan fasilitas negara masih mengalir ke kantong anggota DPR nonaktif.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar apakah DPR benar-benar memahami keresahan masyarakat, atau justru semakin jauh dari nurani rakyat yang diwakilinya?
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira