JP Radar Kediri - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) terkait larangan study tour berbuntut panjang. Serikat Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) mengancam akan mengusulkan pemakzulan Demul melalui DPRD Jabar.
Mereka menilai kebijakan itu bukan hanya merugikan dunia pendidikan, tetapi juga menghantam sektor pariwisata yang bergantung pada kegiatan perjalanan sekolah.
Perwakilan SP3JB, Herdi Sudarjda, menegaskan pihaknya sudah mengantongi bukti kerugian besar yang dialami pelaku usaha. Mulai dari biro perjalanan, transportasi, hingga destinasi wisata lokal.
“Kebijakan itu memang ditujukan untuk sekolah, tetapi faktanya menghancurkan ekonomi pelaku pariwisata. Sesuai aturan pemerintahan daerah, kepala daerah bisa dimakzulkan bila kebijakannya berdampak serius pada ekonomi,” kata Herdi, Senin (25/8).
Baca Juga: 28 Agustus, Ratusan Ribu Buruh Siap Demo DPR! Ini 8 Tuntutannya Untuk Pemerintah
SP3JB menilai Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Karena itu, pekan ini mereka akan melangkah ke DPR RI untuk menyampaikan laporan resmi.
Setelah itu, hasil pembahasan akan dibawa ke DPRD Jabar sebagai pihak yang berwenang memproses usulan pemakzulan.
Meski ancaman pemakzulan menguat, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyebut proses itu tidak bisa dilakukan dengan mudah.
Menurutnya, sejauh ini Demul tidak melanggar aturan hukum. Namun, ia membuka ruang dialog dengan SP3JB.
Baca Juga: INFO! Ribuan Buruh Siap Demo DPR 28 Agustus Besok, Ini 6 Tuntutan yang Bikin Panas
“Daripada berbicara pemakzulan, lebih baik tunjukkan data kerugian yang nyata. Gubernur beralasan ingin meringankan beban orang tua murid, tetapi pelaku pariwisata memang banyak yang terpukul. Ini dua sisi yang berbeda,” ujarnya.
Ono juga berencana menggelar audiensi resmi antara DPRD dan SP3JB untuk mencari jalan tengah.
Ia berharap ada solusi yang tidak merugikan semua pihak. Sementara itu, Dedi Mulyadi memilih irit bicara ketika ditanya soal ancaman pemakzulan. “Ya enggak usah dikomentari,” ucapnya singkat.
Isu ini sontak memicu perdebatan publik. Sebagian mendukung langkah Demul karena dinilai meringankan beban biaya pendidikan, namun sebagian lain mengecam karena kebijakan itu menutup pintu rezeki ribuan pelaku usaha pariwisata.
Polemik ini pun diprediksi akan terus memanas hingga ada keputusan resmi dari DPRD Jabar.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira