JP Radar Kediri - Suhu politik dan ekonomi diprediksi makin memanas di penghujung Agustus 2025. Ribuan buruh dari berbagai daerah bakal menggelar aksi besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025, dengan titik utama di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Aksi ini digagas oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Koalisi Serikat Pekerja dan Buruh (KSPPB). Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, memastikan massa akan datang dari berbagai wilayah Jabodetabek.
Namun, Jakarta bukan satu-satunya panggung. Aksi serupa juga akan digelar serentak di berbagai kota besar Indonesia seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Batam, Bengkulu, Lampung, Palembang, Gorontalo, Makassar, Banjarmasin, Ambon, Ternate, Jayapura, dan daerah lainnya. “Ini bukan sekadar aksi di ibu kota, tapi gerakan serentak nasional,” tegas Said Iqbal, Senin (25/8/2025).
Baca Juga: Update Terbaru Demo DPR 25 Agustus, Polisi Semprot Water Cannon Massa di Depan DPR
Enam Tuntutan Besar
Dalam aksinya nanti, buruh mengusung enam tuntutan utama yang dianggap menyangkut langsung nasib jutaan pekerja di Tanah Air:
-
Menghapus sistem outsourcing dan menghentikan praktik upah murah.
-
Kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
-
Mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi outsourcing.
-
Stop PHK massal dengan membentuk satgas khusus.
-
Reformasi pajak dengan menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan serta menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
-
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai perintah MK Nomor 168 Tahun 2024.
Tak berhenti di situ, Partai Buruh juga menyinggung isu korupsi dan politik nasional. DPR didesak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta merevisi UU Pemilu untuk mendukung redesign sistem pemilu 2029.
Gelombang Aksi Terbesar 2025
Gelombang demonstrasi 28 Agustus ini digadang-gadang sebagai salah satu aksi buruh terbesar tahun ini. Pasalnya, isu yang diangkat bukan hanya soal upah, tetapi juga kepastian kerja, keadilan pajak, hingga masa depan demokrasi.
Publik pun menaruh perhatian besar. Sebab, jika tuntutan buruh tidak direspons, dikhawatirkan aksi lanjutan akan terus berlanjut hingga memasuki masa pembahasan RAPBN 2026.
“Ini momentum penting bagi DPR dan pemerintah. Kalau aspirasi buruh diabaikan, jangan salahkan kalau gelombang aksi makin besar,” tandas Said Iqbal.
Dengan ribuan massa yang siap turun serentak di berbagai daerah, tanggal 28 Agustus 2025 diprediksi bakal menjadi hari panas bagi pemerintah dan parlemen.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira