JP Radar Kediri - Pemerintah resmi menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk RAPBN 2026 sebesar Rp 649,9 triliun. Angka ini turun drastis dibandingkan alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp 848,52 triliun, menimbulkan pertanyaan publik: apakah gaji PNS di daerah tetap aman?
Menurut dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, meski alokasi TKD menurun, anggaran untuk program prioritas pemerintah justru diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun. Anggaran tersebut saling terkait dan mendukung berbagai kebutuhan negara, termasuk TKD 2026.
Saluran TKD terbesar tetap Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 373,8 triliun. DAU selama ini menjadi tulang punggung keuangan daerah, terutama untuk membiayai belanja pegawai ASN dan layanan publik.
Selama 2021-2025, DAU terus meningkat, dipicu kebijakan pemerintah terkait dukungan pendanaan PPPK dan kenaikan gaji ASN daerah. Rata-rata pertumbuhan DAU selama periode itu mencapai 3,3%, dari Rp 377,7 triliun pada 2021 menjadi Rp 430,2 triliun di 2025.
Baca Juga: Tidak Ada Kenaikan Gaji Pensiunan per 1 September, Tapi Tunjangan Tetap Cair Segini dari Sri Mulyani
Alokasi DAU 2026 difokuskan pada pemerataan keuangan antar-daerah, pemenuhan belanja pegawai ASN, serta layanan publik. Perhitungannya menggunakan formula celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatannya.
Selain DAU, TKD 2026 juga akan dialokasikan untuk:
-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 155,1 triliun
-
Dana Desa Rp 60,6 triliun
-
Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 45,1 triliun
-
Dana Otonomi Khusus DIY Rp 13,6 triliun
-
Dana Insentif Fiskal (DIF) Rp 1,8 triliun
Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah menegaskan gaji PNS di daerah tetap aman dan tidak akan terdampak. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk menjaga stabilitas penghasilan aparatur sipil negara, sekaligus memastikan pelayanan publik di seluruh wilayah berjalan lancar.
Kebijakan pengurangan alokasi TKD ini menjadi perhatian sejumlah pihak, mengingat tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Namun pemerintah menekankan, pemangkasan anggaran tidak berarti mengurangi hak PNS, melainkan bagian dari strategi fiskal untuk menyeimbangkan prioritas nasional.
Dengan demikian, meski dana untuk daerah dipangkas, gaji PNS tetap aman, dan pemerintah memastikan layanan publik serta pembangunan di daerah tidak terganggu.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira