JP Radar Kediri – Tepat hari ini, masyarakat turun ke jalan untuk menolak kebijakan DPR, terutama soal kenaikan tunjangan perumahan yang dianggap fantastis di tengah kondisi ekonomi rakyat.
Sebelumnya, aksi ini telah ramai digemakan di media sosial, yang mengajak masyarakat, mahasiswa, hingga buruh untuk ikut turun menggelar aksi demo di Gedung DPR.
Meski demikian, hingga kini belum jelas siapa penggagas resmi maupun kelompok yang bertanggung jawab atas 25 Agustus demo tersebut.
Pasalnya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Partai Buruh sebelumnya mengklaim bahwa aksi demo buruh menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minumum 10 persen akan dilakukan pada Kamis (28/8), bukan Senin (25/8).
Baca Juga: Demo Hari Ini di Gedung DPR! 1.250 Personel Gabungan Hingga Pagar Besi Gedung Dilumuri Oli
Senada, BEM SI Kerakyatan juga mengaku sudah lebih dulu menggelar aksi pada 21 Agustus. Begitu pula aliansi buruh KSPI menegaskan tidak terlibat dalam seruan tersebut.
Di sisi lain, DPR menanggapi isu ini dengan santai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota dewan.
Menurutnya, yang terjadi hanyalah perubahan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Sementara aparat kepolisian pun sudah menyiapkan pengamanan ekstra dengan ribuan personel, pagar beton, dan besi berlumur oli untuk mengantisipasi kericuhan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut telah mengerahkan sebanyak 1.250 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI diturunkan di lokasi aksi.
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," ujar Susatyo, Senin (25/8) dikutip dari Jawapos.
Baca Juga: Kalender Jawa Weton Hari Ini Senin 25 Agustus 2025, Rezeki, Watak, Karir, Asmara
Mengapa nama Gus Dur terseret dalam aksi demo hari ini?
Nama Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali disinggung oleh warganet. Hal ini mengingat dekrit pada 23 Juli 2001, yang sempat menyatakan pembubaran DPR/MPR.
Pasalnya, Gus Dur menilai parlemen tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Meski pada akhirnya dekrit itu tidak berlaku karena ditolak MPR, peristiwa tersebut tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi elite politik.
Kini, ketika isu tunjangan DPR kembali mencuat, sebagian masyarakat menilai semangat kritik Gus Dur masih relevan.
“Kalau dulu Gus Dur berani melawan parlemen, sekarang rakyat juga harus berani bersuara,” tulis seorang warganet di media sosial.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil