JP Radar Kediri - Media sosial belakangan ini tengah ramai dengan seruan aksi demonstrasi yang akan digelar di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 mendatang .
Berdasarkan informasi yang beredar, aksi yang diinisiasi gerakan mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan dan menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
"Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis pesan tersebut pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Selain itu, pengirim pesan juga mengajak menyoroti isu lain, seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga timpangnya kesejahteraan antara DPR dengan masyarakat.
Partai Buruh
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kelompoknya memang memiliki beberapa isu serupa dengan yang termaktub pada undangan demonstrasi 25 Agustus 2025.
Namun, dia mengatakan bahwa Partai Buruh akan berdemonstrasi pada 28 Agustus, bukan 25 Agustus 2025.
"Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara," kata Said melalui pesan singkat, Jumat, 22 Agustus 2025.
Demonstrasi bertajuk "Hapus Outsorcing dan Tolak Upah Murah" ini, kata dia, juga akan digelar di beberapa titik kota industri seperti di Serang, Banten, Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Makassar.
Tuntutan ini, dia menjelaskan, dilakukan agar pemerintah dapat menunjukan keberpihakannya kepada kelas pekerja yang masih terbebani oleh upah murah. Upah ini tak sejalan dengan formula yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan 168, khususnya terkait inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Dalam demonstrasi nanti, Said melanjutkan, Partai Buruh juga menyoroti tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.
Menurut dia, tunjangan tersebut tak sejalan dengan nasib pekerja yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 5 juta per bulan.
BEM SI
Disisi lain, Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan, kelompoknya tak akan turun ke jalan pada 25 Agustus mendatang.
"Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar," kata Pasha.
Dia menjelaskan, BEM SI Kerakyatan telah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025. Pada demonstrasi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan RUU bermasalah hingga penerapan kebijakan yang hanya mengungtungkan kalangan oligarki.
"Demokrasi harusnya menjadi milik semua, bukan militer yang kian masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang dijalankan malah menyebabkan kerugian rakyat," ujar Pasha.
Editor : Shinta Nurma Ababil