JP Radar Kediri – Publik kembali digegerkan dengan isu tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara soal polemik tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Menurutnya, skema tunjangan tunai ini justru lebih hemat bagi keuangan negara dibandingkan fasilitas rumah dinas.
Sahroni menjelaskan, perawatan rumah dinas membutuhkan biaya besar dan tak jarang membengkak.
Mulai dari perbaikan AC, dapur, gas, listrik, hingga perlengkapan lainnya. Bahkan, menurutnya, jika dihitung-hitung, anggaran perawatan bisa mencapai sepuluh kali lipat dari tunjangan tunai yang diberikan.
Baca Juga: Bupati Pati Terancam Lengser! Ribuan Warga Kepung Alun-Alun, Begini Reaksi DPR RI
“Kalau dikasih rumah, biayanya jauh lebih besar. Bisa 10 kali lipat dari Rp50 juta. Karena biaya perawatan itu tidak ada batasnya,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
Ia menambahkan, kini seluruh rumah dinas anggota DPR sudah dikembalikan ke negara.
Dengan tunjangan tunai, para legislator bebas menyewa atau mengontrak rumah sesuai kebutuhan masing-masing tanpa membebani anggaran pemeliharaan negara.
Namun, skema ini tetap menuai kritik. Publik menilai angka Rp50 juta per bulan sangat kontras dengan kondisi masyarakat yang masih banyak hidup susah. Tak sedikit yang menyebut kebijakan itu melukai rasa keadilan.
Menanggapi hal tersebut, Sahroni menegaskan anggota dewan tetap memiliki empati terhadap rakyat.
Menurutnya, banyak kegiatan sosial yang dilakukan para legislator di daerah pemilihan, meski tidak semuanya dipublikasikan.
Baca Juga: Inilah 5 Golongan Pensiunan PNS yang Kantongi Gaji Paling Tinggi, Bisa Tembus Rp4,9 Juta
“Siapa yang tidak punya rasa empati kepada masyarakat? Semua pasti ada. Cuma kan tidak semua suka mempublikasikan bantuannya,” tegas politisi NasDem dari dapil Jakarta III itu.
Meski tak menampik adanya persepsi negatif, Sahroni berharap publik bisa memahami tujuan utama kebijakan ini. Baginya, tunjangan rumah bukan soal besarnya angka, melainkan soal efisiensi anggaran negara.
“Jadi jangan dilihat hanya nilainya yang terlihat fantastis. Kalau dihitung, justru lebih ringan daripada biaya perawatan rumah dinas yang ratusan jumlahnya,” jelasnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira