JP Radar Kediri – Harapan para aparatur sipil negara (ASN) untuk mendapat kabar baik soal kenaikan gaji pada tahun 2026 tampaknya harus kembali ditahan.
Presiden RI Prabowo Subianto tidak menyinggung sama sekali rencana penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS) ketika menyampaikan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (15/8).
Alih-alih membahas gaji PNS, Presiden lebih banyak menyoroti postur fiskal negara, arah kebijakan, serta instruksi keras untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah.
Bahkan, Prabowo menyatakan akan memangkas jumlah komisaris BUMN dan menghapus tantiem yang nilainya fantastis.
“Masa ada komisaris BUMN rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun?” sindir Prabowo yang langsung disambut riuh tepuk tangan anggota MPR.
Kondisi ini membuat banyak pihak teringat pada masa Presiden Joko Widodo. Kala itu, setiap pidato nota keuangan justru kerap menjadi momentum pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya, pada 2023 Jokowi resmi mengumumkan penyesuaian gaji untuk 2024.
Baca Juga: Wow! Presiden Prabowo Tampil Gagah dengan Baju Adat Demang Putih Gading di HUT ke-80 RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan pemerintah mengenai kenaikan gaji PNS pada 2026.
Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah terserap untuk membiayai program-program prioritas nasional.
“Untuk gaji, kita masih harus melihat fiscal space 2026. Mayoritas sudah diisi oleh program-program prioritas,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 di Jakarta.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah kini lebih fokus pada kebijakan rekrutmen CPNS 2025 yang telah disepakati. Koordinasi juga terus dilakukan dengan Menpan RB Rini Widyantini guna menyesuaikan kebutuhan aparatur negara.
Baca Juga: Kenapa Gaji PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan 2025 Batal Naik? Cek Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Lalu, program apa yang membuat gaji PNS tak masuk radar? Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan delapan program prioritas raksasa dengan nilai anggaran mencapai ribuan triliun rupiah.
Program tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, hingga pertahanan dan perumahan rakyat.
Contohnya, ketahanan pangan mendapat alokasi Rp164,4 triliun dengan fokus pada subsidi pupuk Rp53,3 triliun serta dukungan Bulog Rp22,7 triliun.
Ketahanan energi bahkan lebih besar lagi, Rp402,4 triliun, yang dipakai untuk subsidi BBM, listrik, hingga LPG 3 kilogram.
Ada pula program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun, pembangunan desa serta UMKM Rp181,8 triliun, pertahanan dan keamanan Rp424,8 triliun, serta investasi-perdagangan-perumahan Rp57,7 triliun.
Dari angka tersebut, bisa dilihat betapa besar ambisi pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas.
Namun di sisi lain, peluang kenaikan gaji PNS tahun depan kian buram. Publik pun masih harus menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira