JP Radar Kediri - Kabar kurang menggembirakan datang bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan untuk mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2026 resmi pupus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak menyiapkan alokasi anggaran untuk penyesuaian gaji PNS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menurut Sri Mulyani, keputusan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskalsehingga harus lebih fokus menyalurkan anggaran ke arah yang dinilai lebih strategis.
Delapan program prioritas nasional akan menjadi konsentrasi utama, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur vital.
Baca Juga: Di-PHP Pemerintah! Gaji PNS 2026 Tidak Naik, Sri Mulyani Fokuskan Anggaran untuk 8 Program Prioritas
“Untuk 2026, memang tidak ada kenaikan gaji ASN karena prioritas belanja negara lebih diarahkan pada program strategis yang langsung menyentuh masyarakat,” tegas Sri Mulyani, Minggu (17/8).
Tak hanya soal gaji, kabar lain yang juga menyita perhatian publik adalah tidak adanya rekrutmen CPNS 2025. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan pegawai di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menurut Sri Mulyani, jumlah ASN saat ini masih mencukupi, sehingga tahun depan tidak ada pembukaan formasi baru.
Keputusan itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto memaparkan Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR RI, Kamis (15/8).
Dalam pidatonya, Prabowo memang tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS maupun rekrutmen CPNS, melainkan lebih menekankan arah pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan.
Baca Juga: Kenapa Gaji PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan 2025 Batal Naik? Cek Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kesejahteraan aparatur negara.
“Kami ingin memastikan keseimbangan fiskal tetap terjaga. Kalau ruang fiskal sempit, maka belanja harus betul-betul diarahkan pada hal yang produktif,” kata Sri Mulyani.
Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi sebagian ASN dan masyarakat luas, terutama generasi muda yang sudah bersiap mengikuti seleksi CPNS.
Namun, pemerintah meminta masyarakat memahami bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan pembangunan nasional jangka panjang.
Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, serta memastikan pertumbuhan yang inklusif.
Artinya, meski tidak ada kenaikan gaji maupun perekrutan CPNS, negara berupaya memastikan manfaat anggaran bisa dirasakan lebih luas oleh seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira