JP Radar Kediri - Polemik pajak di Kabupaten Pati semakin panas. Setelah sempat didemo ribuan warga terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak hingga 250 persen, kini sorotan publik kembali tertuju pada Bupati Pati, Sudewo.
Pasalnya, ia tidak hadir dalam sidang paripurna DPRD Pati, Jumat (15/8), yang seharusnya menjadi momen penting penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Meski sidang tetap berlangsung tanpa kehadiran Sudewo, absennya orang nomor satu di Pati itu menimbulkan tanda tanya besar.
Publik menilai sikap tersebut menambah daftar masalah yang kini membelit sang bupati.
Baca Juga: Risma Siap Gantikan Sudewo? Ini Profil Lengkap Sosok Pengganti Bupati Pati jika Dimakzulkan
Teguran dari Gerindra
Menanggapi absennya Sudewo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, langsung memberikan teguran keras.
Ia menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra telah mengingatkan Sudewo agar bertanggung jawab.
“DPP Gerindra sudah memberikan teguran kepada Pak Sudewo. Presiden Prabowo juga memantau isu yang berkembang di Pati. Proses politik di DPRD tetap berjalan,” ujarnya.
Teguran ini menunjukkan bahwa masalah di Pati bukan lagi isu lokal semata, melainkan sudah menjadi perhatian nasional.
Desakan Publik dan Hak Angket
Sebelumnya, ribuan warga turun ke jalan menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.
Gelombang protes itu meluas dengan tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Bukan Cuma Pati! Kenaikan PBB-P2 di Jombang, Semarang, Bone, dan Cirebon Bikin Warga Geram
Sebagai respons, DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pansus ini tengah menggodok setidaknya 12 poin persoalan yang akan didalami, mulai dari polemik pajak hingga kebijakan kontroversial lainnya, seperti mutasi pegawai dan masalah di RSUD setempat.
Menurut Ketua DPRD Pati, hak angket ini akan menjadi forum resmi untuk menguji kebijakan Bupati, termasuk kemungkinan pelanggaran aturan yang dilakukan.
Nasib Bupati Sudewo
Dengan adanya teguran dari partai pengusung dan proses hak angket yang sedang berjalan di DPRD, posisi Bupati Pati Sudewo kian terpojok.
Absennya dari sidang paripurna hanya memperkuat persepsi publik bahwa ia sedang menghindar dari tekanan politik dan masyarakat.
Kini nasib politik Sudewo akan banyak ditentukan oleh hasil penyelidikan hak angket DPRD, sekaligus keputusan partai yang menaunginya.
Apabila terbukti melakukan pelanggaran serius, bukan tidak mungkin karier politiknya di Pati akan berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira