JP Radar Kediri – Harapan aparatur sipil negara (ASN) untuk menikmati kenaikan gaji tahun depan tampaknya harus pupus.
Pemerintah memastikan tidak ada tambahan belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah lebih memprioritaskan dana untuk program strategis ketimbang menambah gaji PNS.
“Mayoritas anggaran 2026 diarahkan untuk program prioritas nasional,” tegasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Jakarta, Jumat (15/8).
Sinyal itu semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR juga tidak menyinggung sama sekali soal penyesuaian gaji ASN.
Baca Juga: TOK! Prabowo Tegaskan Fokus Bereskan BUMN, Kabar Kenaikan Gaji PNS Masih Menggantung
Prabowo lebih banyak menekankan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, mulai guru PNS, guru honorer, hingga dosen.
Pada kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah menyiapkan anggaran Rp178,7 triliun untuk gaji, tunjangan, serta peningkatan kompetensi guru.
“Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pidato presiden menjadi acuan utama arah kebijakan.
“Apa yang tidak disampaikan, berarti memang tidak ada dalam rencana kebijakan tahun depan,” jelasnya.
Baca Juga: Maaf! Gaji PNS 2026 tak Jadi Naik, Prabowo Malah Fokus Bongkar Pemborosan BUMN
Sebagai catatan, terakhir kali gaji PNS naik terjadi pada awal 2025 sebesar 8 persen sesuai PP Nomor 5 Tahun 2024. Namun, skema itu dipastikan tidak akan berulang di tahun 2026.
Prabowo dalam pidatonya lebih menekankan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, mulai ketahanan pangan, transisi energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan.
“APBN harus dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan demikian, meski wacana kenaikan gaji PNS sempat santer dibicarakan publik, pemerintah memilih mengarahkan anggaran untuk program pembangunan ketimbang menambah belanja pegawai.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira