JP Radar Kediri – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/8).
Namun, dalam pidato berdurasi sekitar satu jam itu, tidak ada kabar soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinantikan banyak kalangan.
Prabowo justru menitikberatkan perhatiannya pada pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menugaskan langsung Menteri BUMN, Danantara, untuk menuntaskan masalah yang masih banyak terjadi di perusahaan pelat merah. Dengan aset BUMN yang kini mencapai US$1.000 triliun, Presiden menilai kontribusinya terhadap APBN seharusnya jauh lebih besar.
“Kalau US$50 miliar bisa masuk dari BUMN, APBN kita tidak akan defisit. Karena itu saya tugaskan Danantara untuk bereskan BUMN kita,” tegas Prabowo di depan anggota DPR.
Baca Juga: Prabowo Bongkar Skandal Tantiem Komisaris BUMN, Rapat Sebulan Sekali Bisa Kantongi Rp 40 Miliar!
Salah satu praktik yang disorot adalah pemborosan anggaran, khususnya pada pemberian tantiem untuk komisaris. Ia menilai tidak masuk akal bila seorang komisaris hanya rapat sebulan sekali, tetapi menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
Selain soal BUMN, Presiden juga menegaskan komitmennya terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis.
Anggaran program ini melonjak signifikan, dari Rp171 triliun tahun ini menjadi Rp335 triliun pada 2026. Prabowo menyebut, program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.
Dalam pemaparan APBN 2026, Prabowo menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.
Menurutnya, arsitektur APBN ini dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi dan menutup kebocoran anggaran, terutama melalui reformasi BUMN.
Baca Juga: Maaf! Gaji PNS 2026 tak Jadi Naik, Prabowo Malah Fokus Bongkar Pemborosan BUMN
Meski begitu, publik sempat berharap adanya pengumuman kenaikan gaji PNS. Namun, harapan itu belum terjawab. Tidak adanya pembahasan soal gaji PNS menimbulkan kekecewaan di kalangan birokrat yang selama ini menunggu kepastian.
Prabowo tampaknya masih lebih fokus memastikan kekayaan BUMN benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pejabat.
Publik pun masih menanti, apakah pemerintah akan memberikan kejutan kebijakan terkait gaji PNS di tahun anggaran berjalan.
–––
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira