JP Radar Kediri - Harapan PNS mendapatkan kenaikan gaji pada 2026 resmi sirna. Presiden RI Prabowo Subianto tidak menyinggung soal kenaikan penghasilan abdi negara tersebut dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jumat (15/8).
Alih-alih membahas tunjangan atau gaji PNS, Prabowo justru menyoroti keras kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia memerintahkan Menteri BUMN Danantara untuk membenahi pengelolaan aset pelat merah yang kini nilainya tembus US$1.000 triliun.
Menurutnya, dengan nilai aset sebesar itu, BUMN seharusnya bisa menyumbang US$50 miliar untuk kas negara.
“Kalau US$50 miliar, APBN kita gak defisit. Karena itu saya beri tugas kepada Danantara untuk bereskan BUMN kita,” ujarnya tegas.
Baca Juga: Gaji Pensiunan PNS Cair September 2025, Apakah Naik Sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024?
Salah satu hal yang menjadi sorotan Prabowo adalah pemborosan anggaran, termasuk tantiem jumbo yang diterima sejumlah komisaris.
Ia bahkan mengungkap ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali, namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengumumkan lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun depan, anggarannya melonjak hampir dua kali lipat, dari Rp171 triliun menjadi Rp335 triliun.
Program ini disebut sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
Dalam arsitektur APBN 2026, Presiden menetapkan belanja negara Rp3.786,5 triliun, dengan target penerimaan Rp3.147,7 triliun.
Prabowo menegaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dengan nada tegas, Prabowo mengingatkan bahwa pemborosan dan praktik tidak masuk akal di BUMN harus segera dihentikan. Ia ingin perusahaan pelat merah benar-benar menjadi penopang ekonomi, bukan sekadar beban negara.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira