JP Radar Kediri - Suhu politik di Kabupaten Pati memanas. DPRD setempat resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
Langkah tegas ini diambil usai gelombang aksi protes besar-besaran dari warga yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Tak menunggu lama, Rabu (14/8) pansus langsung menggelar rapat perdana. Fokus pembahasan mengarah pada dugaan pelanggaran serius dalam pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati.
Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, mengungkap bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tiga kali melayangkan surat teguran resmi, bahkan ditembuskan ke DPRD.
Baca Juga: Bupati Pati Terancam Dimakzulkan, Wakil Siap Naik Takhta? Begini Aturannya
“BKN menilai pengangkatan Direktur RSUD Soewondo tidak sah. Kami juga sudah berkonsultasi langsung dengan BKN terkait masalah ini,” ungkap Bandang dalam konferensi pers di gedung DPRD Pati.
Persoalan ini kian melebar karena berkaitan dengan pemberhentian sekitar 200 tenaga honorer RSUD RAA Soewondo. Menurut Bandang, status direktur yang dinilai ilegal membuat kebijakan pemutusan kontrak tersebut patut dipertanyakan.
“Kontrak mereka memang tahunan, tapi jika pemberhentian dilakukan oleh pejabat yang tidak sah, tentu akan ada konsekuensinya. Langkah selanjutnya sedang kami kaji,” tambahnya.
Untuk memperkuat proses penyelidikan, pansus menghadirkan tim ahli hukum. Namun, hingga kini belum ada kesimpulan resmi apakah Bupati Sudewo terbukti bersalah atau tidak.
“Proses ini harus dilalui dengan hati-hati, kami tidak ingin gegabah,” tegas Bandang.
Dengan perkembangan ini, tensi politik di Pati diperkirakan akan terus memanas. Publik pun menanti hasil kerja pansus yang bisa menentukan nasib jabatan Bupati Sudewo di sisa masa kepemimpinannya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira