JP Radar Kediri - Pemakzulan kepala daerah bukan hal mustahil. Seorang bupati bisa turun dari kursi jabatan karena alasan politik maupun hukum. Jika itu terjadi di Pati, penggantinya otomatis adalah Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Istilah makzul berarti berhenti dari jabatan atau turun takhta, sedangkan pemakzulan adalah proses memberhentikan seseorang dari jabatannya.
Menurut pakar, langkah ini kerap melibatkan aspek politik dan hukum, sehingga prosesnya biasanya memakan waktu panjang.
Aturannya jelas. Berdasarkan PP Nomor 151 Tahun 2000 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, jika bupati berhenti sebelum masa jabatan habis, wakil bupati akan menjadi bupati definitif hingga akhir periode. Jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, DPRD dapat memilih pasangan kepala daerah baru.
Baca Juga: Ternyata Ini Deretan Alasan Bupati Pati Menolak Mundur Meski telah Didemo Ribuan Warganya
Gelombang protes terhadap Bupati Pati Sudewo memuncak 13 Agustus 2025. Ribuan warga mengepung Pendopo Kabupaten, memprotes kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Aksi berakhir ricuh, membuat beberapa polisi terluka dan kendaraan dinas terbakar.
Kebijakan pajak dan pernyataan Sudewo yang menantang warga berdemo besar-besaran memicu kemarahan publik. Meski sudah meminta maaf, kepercayaan warga telanjur terkikis.
Jika tekanan politik berujung pemakzulan, Risma akan memimpin Pati hingga 2030.
Risma sendiri dikenal sebagai sosok yang relatif tenang dan jarang tampil di publik. Namun, jika dipercaya menggantikan Sudewo, ia bakal menghadapi tantangan berat memulihkan citra pemerintah daerah sekaligus meredam gejolak masyarakat.
Pengamat politik menilai, kasus Pati bisa menjadi sinyal bagi kepala daerah lain agar lebih peka terhadap aspirasi warganya.
“Kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau tidak, berisiko berujung pada krisis politik,” ujarnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira