JP Radar Kediri - Desakan agar Bupati Pati, Sudewo, turun dari jabatannya terus menguat. Pada Rabu (13/8), ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati.
Massa menuntut Sudewo mundur setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gelombang kemarahan.
Aksi yang awalnya berlangsung damai ini sempat memanas. Massa yang kecewa meneriakkan tuntutan keras, bahkan sempat terjadi kericuhan.
Namun di tengah situasi panas, Sudewo memilih hadir menemui warga. Ia menyampaikan permintaan maaf, namun dengan tegas menolak melepaskan jabatan.
Menurut Sudewo, posisinya sebagai bupati diperoleh melalui proses demokrasi yang sah. “Saya dipilih secara konstitusional oleh rakyat, dan jabatan ini tidak bisa dilepaskan hanya karena tuntutan massa,” ujarnya di hadapan pendemo. Ia menegaskan, penyelesaian masalah harus tetap mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku.
Deretan alasan Bupati Sudewo menolak mundur:
-
Dipilih secara konstitusional oleh rakyat
Sudewo menegaskan dirinya terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sah. “Jabatan ini hasil pilihan rakyat lewat proses konstitusional. Tidak bisa dicabut hanya karena desakan sekelompok massa,” tegasnya. -
Menghormati prinsip hukum dan mekanisme demokrasi
Ia menyebut jabatan publik memiliki prosedur pemberhentian yang diatur undang-undang. Menurutnya, segala tuntutan harus disalurkan lewat jalur formal seperti DPRD, bukan lewat tekanan di jalanan. -
Masa jabatan masih baru dan perlu waktu untuk bekerja
Sudewo baru menjabat beberapa bulan. Ia menilai wajar jika ada kebijakan yang perlu evaluasi, namun hal itu tidak serta merta menjadi alasan untuk mengakhiri masa jabatan. -
Siap memperbaiki kebijakan yang keliru
Ia telah mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menuai protes, sebagai bukti komitmen untuk memperbaiki langkah-langkah yang merugikan warga. “Kesalahan bisa diperbaiki, yang penting ada niat,” ujarnya. -
Menjadikan demo sebagai pembelajaran politik
Menurut Sudewo, aksi ini menjadi pengalaman berharga untuk lebih memahami aspirasi masyarakat. Ia berkomitmen melibatkan publik secara lebih luas dalam pengambilan kebijakan ke depan. -
Siap menghadapi proses politik di DPRD
Menanggapi pembentukan pansus pemakzulan, Sudewo menyatakan siap menghormati dan mengikuti seluruh prosedur resmi yang dijalankan DPRD. “Kalau memang prosesnya begitu, saya ikuti,” katanya.
Baca Juga: Apakah Bupati Pati Dimakzulkan usai Didemo? DPRD Pati Resmi Bentuk Pansus
Dengan alasan-alasan itu, Sudewo memastikan tidak akan mundur hanya karena tekanan massa. “Saya bertanggung jawab atas amanah ini sampai selesai, kecuali diberhentikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Langkah DPRD Pati yang membentuk pansus pemakzulan akan menjadi ujian berikutnya. Hasil kerja pansus ini akan menentukan apakah Sudewo tetap bertahan atau harus angkat kaki dari kursi bupati.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira