JP Radar Kediri - Rabu pagi (13/8), gerbang Kantor Bupati Pati berubah menjadi lautan manusia.
Ribuan massa dari berbagai aliansi dan kelompok masyarakat berjubel sejak pukul 08.20 WIB. Mereka datang dengan satu tujuan, mendesak Bupati Pati, Sudewo, turun dari jabatannya.
Aksi ini dipicu sederet kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat. Mulai dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, kebijakan lima hari sekolah dengan jam belajar lebih panjang, regrouping sekolah yang membuat banyak guru honorer kehilangan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja 220 karyawan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.
Dalam tayangan video yang beredar, massa bergantian melakukan orasi dari atas truk tronton yang diparkir di depan kantor bupati.
Baca Juga: Meski Batalkan Kenaikan PBB, Bupati Pati Tetap Dikepung Ancaman Demo Berhari-Hari sampai Lengser
Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak lagi sebatas pencabutan kebijakan PBB, melainkan langsung meminta Sudewo lengser.
“Sejak awal yang kami persoalkan bukan cuma PBB. Isu itu hanya pemicu yang menyatukan semua warga Pati,” ujarnya.
Aksi ini juga menjadi momentum bagi mantan pegawai RSUD Soewondo untuk menyuarakan keluhan. Salah satunya Ruha, yang mengaku dipecat setelah mengabdi 20 tahun tanpa kompensasi sedikit pun. “Kami 220 orang yang kena PHK siap turun semua,” tegasnya.
Meski Sudewo sudah membatalkan kenaikan tarif PBB, unjuk rasa tetap berlanjut. Bahkan, sebagian warga mengaku aksi ini adalah jawaban atas pernyataan bupati yang pernah menantang 50.000 orang untuk berdemo.
Baca Juga: Ribuan Warga Kepung Kantor Bupati Pati, Sudewo Didemo dan Diminta Mundur Hari Ini!
Pengamanan Ketat
Polda Jateng menurunkan ribuan personel gabungan dari berbagai polres untuk mengamankan jalannya aksi.
Polresta Pati sendiri menerjunkan 2.684 personel. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan di sejumlah ruas jalan sekitar Alun-alun Pati untuk menghindari kemacetan.
Kebijakan Sudewo yang Dinilai Kontroversial
-
Rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen
-
Kebijakan lima hari sekolah dengan jam belajar lebih panjang
-
Regrouping sekolah yang berdampak pada guru honorer
-
PHK 220 karyawan honorer RSUD Soewondo tanpa pesangon
-
Pembubaran posko donasi untuk aksi demo
-
Pernyataan menantang warga untuk menggelar demo besar-besaran
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan kantor bupati dengan teriakan “Bupati harus lengser!” menggema di udara.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira