JP Radar Kediri – Belakangan ini, jagat maya diramaikan dengan perdebatan soal bendera bajak laut dari anime populer One Piece.
Bukan karena episode terbaru atau bocoran akhir cerita dari Eiichiro Oda, tapi karena bendera bergambar tengkorak khas Jolly Roger itu muncul di sejumlah wilayah menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.
Yang jadi perhatian, simbol yang kini dianggap kontroversial itu justru pernah digunakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024.
Putra sulung Jokowi itu sempat tampil mencolok saat debat capres pada 21 Januari 2024 lalu, dengan mengenakan pin bergambar Jolly Roger simbol utama kru Topi Jerami yang dipimpin Luffy dalam anime legendaris tersebut.
Baca Juga: Sri Mulyani Viral Usai Cosplay Jadi Luffy, Bahas Soal Nilai Kebajikan One Piece
Tak hanya itu, Gibran juga memadukan penampilannya dengan atribut bertema Naruto, memperkuat kesan bahwa generasi muda termasuk dirinya menjadikan budaya pop Jepang sebagai bagian dari ekspresi politik.
Saat itu, penampilan Gibran sempat menuai pujian dari kalangan milenial dan Gen Z karena dianggap mewakili selera generasi muda.
Namun situasinya kini berbalik. Simbol yang dulunya dianggap keren dan kekinian, justru dinilai sebagai ancaman oleh sejumlah pejabat negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pengibaran bendera One Piece bisa menimbulkan perpecahan. Ia menduga, ada gerakan sistematis untuk menyusupkan simbol asing demi menggantikan simbol negara.
INFORMASI PENDAFTARAN KOMPETISI KOMPETENSI AKADEMIK 2025
Apa itu kompetisi kompetensi akademik? Baca di sini
Daftar di link berikut: https://rkomnibus.com/
Contac person: 0813-3563-2111 (heri)
Baca Juga: Heboh! Bendera One Piece Berkibar Jelang 17 Agustus, Sri Mulyani Ternyata Pernah Cosplay Jadi Luffy
Pernyataan keras juga datang dari Menko Polhukam Budi Gunawan. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang mengganti bendera merah putih dengan simbol lain dapat dikenai sanksi pidana.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai bahkan menyebut tindakan tersebut sejajar dengan bentuk makar karena dianggap merendahkan kedaulatan negara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun ikut bersuara. Ia mengingatkan bahwa merah putih adalah simbol mutlak bangsa Indonesia.
Dalam momen penting seperti Hari Kemerdekaan, kata dia, tak seharusnya simbol nasional digantikan atau disejajarkan dengan simbol dari budaya fiksi.
Berbeda pandangan disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Menurutnya, pengibaran bendera One Piece bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi warga.
“Selama tidak melanggar konstitusi dan tidak menggantikan fungsi bendera negara, ekspresi semacam ini masih bisa ditoleransi,” katanya.
Meski isu ini terus bergulir dan menyita perhatian publik, hingga kini Gibran belum memberikan pernyataan resmi.
Baca Juga: One Piece vs Merah Putih? Fenomena Bendera Bajak Laut Jadi Sindiran Pedas untuk Negara
Padahal, kehadiran simbol One Piece dalam penampilannya saat debat Pilpres 2024 jelas terekam dalam dokumentasi publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah sikap Gibran terhadap simbol tersebut masih sama seperti dulu?
Yang jelas, perdebatan ini menunjukkan bagaimana budaya pop, yang awalnya hanya dianggap hiburan semata, kini bisa masuk ke ranah politik dan bahkan menjadi isu serius.
Momen ini juga bisa menjadi refleksi bagi semua pihak bahwa simbol, sekecil apa pun, bisa memunculkan tafsir yang berbeda tergantung konteks dan waktu.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira