JP Radar Kediri - Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait isu transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat (AS), yang masuk dalam poin kerja sama dagang antara kedua negara. Ia menegaskan, pembahasan masih terus berlangsung.
"Negosiasi masih berjalan," kata Prabowo singkat saat ditemui usai menghadiri Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7).
Isu ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump mengungkap beberapa poin dalam kerja sama dagang dengan Indonesia, termasuk komitmen pemindahan data pribadi dari Indonesia ke Negeri Paman Sam.
Gedung Putih bahkan merilis pernyataan resmi yang menyebut Indonesia akan memberi jaminan atas kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke AS secara legal dan aman.
Baca Juga: Honorer Harus Tahu! Formasi PPPK Guru Ditetapkan Pemda, Bukan Kemendikbud
Merespons hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa setiap pertukaran data akan tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Pertukaran data tetap sesuai UU. Hanya dengan negara yang dianggap mampu melindungi data pribadi,” jelas Hasan di kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menjelaskan, konteks transfer data ini lebih mengarah ke kerja sama perdagangan, terutama pada komoditas tertentu yang berisiko tinggi jika disalahgunakan.
“Misalnya bahan kimia, bisa digunakan sebagai pupuk, tapi juga bisa jadi bahan peledak. Termasuk gliserol dari sawit, itu juga berpotensi ganda,” terangnya.
Ia memastikan keterbukaan data hanya sebatas identitas pelaku transaksi, bukan memberikan akses untuk mengelola data masyarakat secara luas.
Baca Juga: Honorer Non-Database Masih Punya Harapan Diangkat jadi PPPK, Asal Pemda Mau Bergerak
“Tujuannya murni komersial. Bukan berarti kita kelola data mereka atau sebaliknya,” tegas Hasan.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait detail kerja sama tersebut.
Ia belum memberikan banyak keterangan dan meminta publik menunggu hasil pertemuan yang dijadwalkan dalam waktu dekat. “Besok kami akan koordinasi dengan Menko Perekonomian. Mungkin setelah itu ada penjelasan resmi,” ujarnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira