JP Radar Kediri – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7).
Menurut Nusron, alokasi terbesar dari anggaran tambahan tersebut akan difokuskan pada belanja pegawai, khususnya untuk membayar gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diangkat tahun depan.
“Kalau mau optimal, kita butuh tambahan dana sekitar Rp3,631 triliun. Yang paling besar adalah untuk tambahan anggaran belanja pegawai,” terang Nusron di hadapan anggota dewan.
Baca Juga: Jangan Tertipu! Ini Kata BKN Soal Jadwal Resmi Seleksi CPNS dan PPPK 2025
Gaji CPNS dan Honorer PPPK Jadi Prioritas
Dalam rincian usulannya, Nusron menjelaskan bahwa tambahan anggaran akan digunakan untuk membayar 1.324 CPNS dan 12.513 PPPK.
Para PPPK ini merupakan tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang telah ditetapkan untuk diangkat oleh Kementerian PANRB.
“Jumlah itu belum termasuk honorer non-inti seperti pramusaji, satpam, sopir, dan office boy yang saat ini masih outsourcing. Mereka juga sedang menyuarakan aspirasinya dan bisa jadi menyampaikan langsung ke Komisi II,” imbuhnya.
Tambahan Anggaran untuk Layanan Pertanahan dan Tata Ruang
Selain belanja pegawai, Kementerian ATR/BPN juga meminta tambahan anggaran Rp1,83 triliun untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masih menyisakan sekitar 15 juta hektare lahan yang belum terdata.
“Tambahan ini penting untuk mengejar kekurangan target PTSL yang terdampak efisiensi anggaran tahun ini,” jelas Nusron.
Tidak hanya itu, untuk mendukung percepatan penataan ruang, pihaknya juga mengajukan tambahan Rp33,94 miliar guna mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dengan total tambahan anggaran yang diajukan, Nusron berharap seluruh program strategis kementeriannya, baik dalam bidang pertanahan maupun kepegawaian, bisa berjalan lebih optimal di tahun mendatang.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira