Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Juli 2025 dan menyediakan layanan pendidikan gratis total dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, menuturkan bahwa peserta program akan dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Fokus utama adalah anak-anak dari desil 1 dan 2, kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik.
“Termasuk anak-anak yang hidup di jalanan, yang tidak pernah terdaftar di sekolah formal, mereka yang dari desil 1 akan jadi prioritas utama,” jelas Idit dikutip Radar Kediri dari Antaranews, Sabtu (13/7).
Baca Juga: Para Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri, Bersiap-siaplah untuk Mengikuti Proses Ini
Tim Turun ke Lapangan, Sasar Anak Putus Sekolah
Agar program ini tepat sasaran, Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah membentuk tim yang akan turun langsung ke lapangan.
Pelaksana teknis di lapangan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung, berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Sekolah Berasrama, Semua Biaya Ditanggung Negara
Sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat akan beroperasi tahun ini. Sekolah ini sepenuhnya berasrama dan menanggung semua kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya sekolah, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar harian.
Baca Juga: Gunakan Gedung BPKASN, Ini Progres Persiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri
Program ini merupakan kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah.
“Ini bentuk konkret kehadiran negara bagi anak-anak yang tidak tersentuh sistem pendidikan formal,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam pernyataan terpisah.
Rekrutmen Guru Melalui BKN dan Kemendikdasmen
Koordinasi pelaksanaan program berada di bawah Kemensos, sedangkan rekrutmen guru dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Baca Juga: Sudah Ada Sekolah Rakyat, Ini Alasan Sekolah Gratis Milik Pemkab Kediri Jalan Terus
Guru yang diutamakan adalah guru PNS, lalu PPPK dengan penempatan tetap, dan terakhir PPPK paruh waktu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh guru wajib merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan harus bersedia mengajar penuh waktu di lingkungan asrama.
Kurikulum Khusus dan Pendekatan Fleksibel
Sekolah Rakyat memiliki pendekatan pembelajaran fleksibel dan personal, berbeda dengan sekolah konvensional.
Sistem multi-entry dan multi-exit memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, dan menyelesaikan pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing.
Baca Juga: Syarat Daftar Guru Sekolah Rakyat, Membuka 1.554 Formasi Jabatan Fungsional
Kurikulum Sekolah Rakyat memadukan tiga komponen:
-
Kurikulum karakter dan asrama dari Kemensos
-
Kurikulum sekolah formal dari Kemendikdasmen
-
Kurikulum pendidikan agama dari Kemenag
Semua ini dirancang untuk memperkuat pembentukan karakter, kemampuan akademik, serta nilai-nilai spiritual siswa.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira