JP Radar Kediri – Harapan ribuan tenaga honorer untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali terganjal.
Pengumuman hasil akhir seleksi PPPK Tahap 2 Tahun 2024 yang dirilis akhir Juni lalu justru menimbulkan gelombang protes dari sejumlah peserta, terutama mereka yang berstatus R4.
Ungkapan kekecewaan membanjiri media sosial. Salah satunya yang viral berbunyi, "Admin yang baik hati, bagaimana nasib R4 di daerah? Nilai tinggi tapi formasi 0, pengabdian puluhan tahun di pelayanan masyarakat cuma bisa ngelus dada." Curhatan ini mencerminkan keresahan mendalam tenaga honorer yang sudah lama bekerja namun belum juga mendapatkan kepastian status.
Baca Juga: Ramai Isu PHK Honorer Usai PPPK Tahap 2, Begini Skema Baru dari BKN!
Keluhan tersebut banyak datang dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang meski telah mengabdi puluhan tahun, harus kembali menelan pil pahit akibat terbentur urusan administratif.
Kategori R4 sendiri merujuk pada tenaga non-ASN yang belum terdaftar di database resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan kebijakan skema PPPK Paruh Waktu berdasarkan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Skema ini menjadi opsi bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh. Dalam program ini, tersedia delapan jabatan fungsional yang bisa diisi, seperti guru, tenaga kesehatan, serta jabatan teknis lainnya.
Sayangnya, skema ini belum bisa menjadi solusi untuk honorer R4. Pasalnya, hanya peserta dengan status R1, R2, dan R3 yang terdata resmi di BKN yang bisa mengikuti seleksi paruh waktu.
Baca Juga: Alhamdulillah! Pemkot Kediri Siapkan Skema PPPK Paruh Waktu bagi Honorer yang Gagal Seleksi Tahap 2
Alhasil, peserta R4 kembali terpental dari proses pengangkatan PPPK meskipun banyak di antara mereka memiliki nilai tinggi dan pengalaman panjang.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah kehadiran dan pengabdian puluhan tahun para honorer R4 tidak lagi cukup untuk mendapat pengakuan negara?
Sejumlah pihak pun mulai mendesak pemerintah agar segera menyusun skema khusus untuk tenaga honorer R4.
Banyak di antaranya sudah bekerja sebelum 2021 dan masih aktif hingga kini. Jika dibiarkan tanpa kepastian, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang protes yang lebih besar di kemudian hari.
Masyarakat dan tenaga honorer kini menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat, agar semua bentuk pengabdian diakui dan dihargai secara adil.
Jangan sampai pengabdian panjang yang tak tercatat justru membuat ribuan honorer terus jadi korban sistem.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira