JP Radar Kediri - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan siap jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Penegasan ini disampaikan Bobby menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.
“Silakan (kalau dipanggil), saya siap. Saya akan kooperatif,” ujar Bobby di hadapan awak media, Senin (30/6).
Diketahui, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Topan yang menjabat Kadis PUPR.
Penangkapan dilakukan atas dugaan penerimaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang didanai lewat skema Instruksi Presiden (Inpres).
Baca Juga: KPK Periksa Ustadz Khalid Basalamah, Terkait Kasus Apa?
Bobby menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan siap memberikan keterangan apabila dibutuhkan.
Ia juga mengaku telah sejak awal mewanti-wanti para kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjauhi praktik korupsi.
“Saya sudah ingatkan agar menjaga integritas dan jangan bermain proyek,” tegasnya.
Ia pun menyayangkan kasus ini bisa terjadi, terlebih menyangkut dana proyek strategis nasional.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa rusak hanya karena ulah segelintir oknum.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Bobby menyebut akan terus mendorong transparansi dan penguatan sistem pengawasan internal, khususnya dalam proyek pembangunan daerah.
“Kalau proyek-proyek strategis seperti ini sampai kena kasus, itu artinya pengawasan kita masih lemah. Ini yang harus kita evaluasi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut anggaran infrastruktur yang besar dan strategis.
KPK sendiri belum menyebutkan apakah akan memanggil Bobby sebagai saksi, namun keterbukaan sang gubernur dinilai sebagai sikap yang patut diapresiasi dalam konteks penegakan hukum dan transparansi pemerintahan.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira