Baik honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun honorer dalam database yang gagal di tahap 1, sama-sama was-was menanti nasib mereka.
Rasa galau ini pun memuncak dalam aksi unjuk rasa yang digelar Rabu (11/6).
Massa gabungan dari Aliansi R2 dan R3 Indonesia turun ke jalan menyuarakan tuntutan, menyasar Kemendagri dan Istana Negara.
Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sehari sebelumnya digelar di depan kantor BKN Pusat, Jakarta.
Sebagai informasi, R2 adalah kelompok honorer eks K2 yang belum diangkat jadi ASN, sementara R3 merupakan peserta seleksi PPPK 2024 dari honorer yang sudah masuk database BKN.
Sementara honorer non-database yang ikut seleksi PPPK 2024 diberi kode R4.
Banyak dari mereka mempertanyakan kejelasan pengangkatan PPPK, khususnya soal skema baru PPPK Paruh Waktu.
Di berbagai grup WhatsApp honorer, keluhan dan kecemasan bermunculan.
Mereka menyoroti keadilan dalam proses seleksi serta mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan honorer.
Meski begitu, pemerintah sejauh ini telah menyiapkan beberapa kebijakan penting untuk menyikapi persoalan ini.
Berikut empat langkah utama yang sedang atau telah ditempuh:
1. Optimalisasi Formasi PPPK Teknis
Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan optimalisasi pada PPPK Teknis 2022 lewat KepmenPANRB Nomor 571/2023.
Langkah ini berhasil menaikkan angka kelulusan dari 46,8 persen menjadi 69,6 persen lewat sistem pemeringkatan.
2. Penambahan Kategori Pelamar PPPK Tahap 2
KepmenPANRB Nomor 15/2025 memberikan kesempatan tambahan bagi pelamar yang sebelumnya TMS, tidak ikut seleksi, hingga pelamar dengan formasi tidak sesuai.
Ada empat jabatan fungsional teknis terbuka sebagai solusi.
3. Optimalisasi Formasi PPPK 2024
Selepas pengumuman tahap 2, formasi yang belum terisi akan diisi melalui sistem pemeringkatan oleh Panselnas.
Kebijakan ini berlaku untuk semua honorer yang ikut seleksi, tanpa membedakan status database.
4. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Honorer database BKN yang tidak lolos tahap optimalisasi bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Namun, pengangkatan ini harus diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, sesuai KepmenPANRB Nomor 16/2025.
Ada proses administrasi, termasuk usulan rincian kebutuhan dan penerbitan nomor induk oleh BKN.
Namun, honorer non-database yang gagal seleksi dan tidak terjaring dalam optimalisasi belum memiliki skema pengangkatan yang jelas.
Apakah akan ada regulasi baru? Pemerintah belum memberikan sinyal pasti.
Yang jelas, pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan honorer kehilangan pekerjaan.
Meski belum diangkat PPPK, gaji mereka sementara tetap dibayarkan melalui pos belanja barang dan jasa.
Soal kenapa harus melalui usulan instansi? Hal itu berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah.
Meski gaji PPPK berasal dari DAU APBN, sejumlah tunjangan tetap menjadi beban APBD masing-masing pemda.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Honorer Akhirnya Punya Harapan Cerah, Skema Baru PPPK 2024 Bikin Status Jadi Jelas!
Kini, yang bisa dilakukan para honorer adalah menunggu hasil pengumuman dengan kepala dingin.
“Kami memahami keresahan teman-teman honorer. Tapi kami pastikan pemerintah hadir dengan solusi,” kata Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira