JP Radar Kediri – Bantuan sosial (bansos) 2025 triwulan II akan cair Juni 2025 berupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kali ini, pemerintah menegaskan bahwa Penyaluran bansos mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Amalia menyebut kebijakan itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Maka, setelah kami lakukan berbagai validasi, dan juga kami lakukan verifikasi bersama BPKP, maka ada 20,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat), saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP,” kata Kepala BPS saat jumpa pers dilansir Radar Kediri dari Antara.
Baca Juga: Tenang, Meski Diskon Tarif Listrik 50 Persen Batal, Masih ada Bantuan Ini Cair Rp300 Ribu!
Dari 16,5 juta data yang telah diverifikasi, sebanyak 14,3 juta KPM masuk desil 1 — kategori keluarga yang tingkat kesejahteraannya terendah nasional.
Kementerian Sosial, sebagaimana disampaikan Amalia, telah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada 14,3 juta KPM itu per akhir 31 Mei 2025.
“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Kepala BPS Amalia.
Di lokasi yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kapan Pencairan BSU 2025? Jadwalnya Dibocorkan Menaker Yassierli
Lima insentif selain bansos PKH dan BPNT
- Diskon sektor transportasi
- Diskon tarif tol
- Bantuan subsidi upah (BSU) Rp300.000 per bulan
- Penambahan bansos
- Diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.
Sri Mulyani, dalam kesempatan yang sama, juga menyebut diskon tarif listrik belum dapat diberlakukan oleh pemerintah.
“Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Menkeu Sri Mulyani saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil