JP Radar Kediri - Di bulan Juni 2025 ini, tak hanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan II periode April-Juni 2025 yang cair, beberapa bantuan lain dari pemerintah juga digelontorkan di bulan ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) petang, mengumumkan pencairan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 mulai akhir Mei 2025, dan cair bertahap hingga saat ini.
Bansos tahap 2 ini akan disalurkan untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Gus Ipul dilansir dari website resmi kemenag.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran bansos kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jenis Bantuan Pemerintah yang juga Cair Selain PKH dan BPNT apa saja?
Selain bantuan sosial PKH dan BPNT triwulan II, pemerintah telah mengumumkan lima paket kebijakan insentif dengan anggaran total Rp24,44 triliun.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional, di antaranya sebagai berikut:
Diskon Transportasi, Selama libur sekolah bulan Juni–Juli 2025, pemerintah memberikan diskon tiket kereta (30%), pesawat (PPN DTP 6%), dan angkutan laut (50%) dengan anggaran Rp0,94 triliun.
Selanjutnya juga terdapat diskon sebesar 20% bagi sekitar 110 juta pengendara.
Pemberian diskon ini bersumber dari dana non-APBN sebesar Rp0,65 triliun.
Terdapat pulang bantuan Tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan dan bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, dengan anggaran Rp11,93 triliun.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 cair sebesar Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja dan guru honorer selama dua bulan (Juni–Juli), disalurkan pada Juni, dengan anggaran Rp10,72 triliun.
Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja selama enam bulan yakni Agustus 2025–Januari 2026 bagi pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun (non-APBN).
Editor : Shinta Nurma Ababil